Harianpemalang.id, Pemalang – Nada bicara Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso, meninggi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Kecamatan Pemalang, Selasa (3/1). Politisi dari Fraksi PKB ini melayangkan “sentilan” keras kepada jajaran eksekutif agar forum perencanaan pembangunan tersebut tidak hanya menjadi agenda rutinitas yang nir-hasil.
Di hadapan unsur Muspika, lurah, kepala desa, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kundhi menegaskan bahwa masyarakat mulai jenuh dengan usulan yang terus berulang namun jarang terealisasi.”Jika Musrenbang hanya berakhir sebagai seremonial, jangan salahkan jika partisipasi warga terus merosot. Rakyat butuh sinkronisasi anggaran yang nyata, bukan sekadar kumpul-kumpul tanpa eksekusi,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Pemalang tersebut.
Persoalan banjir perkotaan menjadi sorotan utama. Kundhi menilai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak memiliki perencanaan yang matang dalam menangani pendangkalan sungai dan buruknya sistem drainase. Kondisi ini dinilai sebagai penyebab utama genangan air yang terus menghantui warga setiap kali hujan deras mengguyur.”Kami minta DPU tidak sekadar duduk di belakang meja. Segera susun perencanaan perbaikan drainase dan normalisasi sungai, lalu langsung kerjakan. Masalah banjir ini sudah mendesak,” imbuhnya.
Sektor pelayanan kesehatan juga menjadi catatan penting. Kundhi menyoroti warga kurang mampu yang kerap “tercecer” dari sistem jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) karena tidak masuk dalam data Desil 1-5.
Sebagai solusi cepat, ia menginstruksikan agar para kepala desa dan lurah aktif menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).”Warga yang butuh pengobatan di Puskesmas atau rumah sakit tidak boleh ditolak. Dinkes dan Baznas harus saling bersinergi memfasilitasi mereka yang terhambat administrasi ini,” tuturnya.
Krisis sampah di Pemalang juga menjadi bom waktu yang siap meledak. Mengingat masa kontrak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Surajaya telah habis, Kundhi mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk bergerak cepat mencari lahan pengganti.
Tanpa adanya lahan baru, persoalan sampah di wilayah kecamatan akan memicu dampak lingkungan dan sosial yang serius. “Pemerintah harus segera mencarikan alternatif lahan agar tumpukan sampah tidak menjadi momok baru bagi warga kota,” pungkas Kundhi. ( Joko Longkeyang)
