Harianpemalang.id, SEMARANG – Menanggapi urgensi persoalan limbah yang kian mendesak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginisiasi gerakan pembersihan sampah secara masif dan terpadu. Langkah ini dicanangkan sebagai respons cepat dalam mendukung target nasional Indonesia Zero Sampah 2029 serta implementasi nyata Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di wilayah Jawa Tengah.
Dalam pengarahannya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, dan BLUD di Kantor Gubernur, Selasa (10/2), Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan sampah kini berstatus sebagai proyek vital nasional yang memerlukan eksekusi tanpa tunda.”Instruksi Bapak Presiden sudah jelas. Persoalan sampah adalah komitmen utama yang harus segera diselesaikan. Kita tidak bicara teori lagi, tapi langsung eksekusi di lapangan,” tegas Ahmad Luthfi.
Gerakan ini dirancang melalui dua lini strategi. Pertama, penguatan kultur internal melalui kegiatan bersih-bersih rutin di lingkungan perkantoran minimal dua kali dalam sepekan. Kedua, aksi kolaboratif skala besar yang melibatkan instansi vertikal seperti Kodam, Polda, dan Kejaksaan untuk menyasar titik-titik tumpukan sampah liar di ruang publik.”Aksi ini harus memberikan efek getaran. Dengan turun bersama lintas sektor seminggu sekali, kita tidak hanya membersihkan fisik lingkungan, tetapi juga mendidik kesadaran masyarakat,” tambahnya.
Paralel dengan gerakan sosial tersebut, Pemprov Jateng sedang memacu pembangunan infrastruktur pengolahan sampah modern. Fokus utama terletak pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional di empat kawasan besar: Pekalongan Raya, Tegal Raya, Solo Raya, dan Semarang Raya. TPST ini diproyeksikan mampu mengolah lebih dari 1.000 ton sampah per hari.
Bagi daerah dengan volume sampah lebih kecil, pemerintah menyiapkan skema Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif dengan kapasitas 100 hingga 200 ton per hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus dipertajam. “Ini adalah momentum akselerasi. Kita ingin Jawa Tengah menjadi garda terdepan dalam mewujudkan agenda nasional zero sampah melalui kolaborasi yang solid,” tutupnya.( Joko Longkeyang).
