Harianpemalang.id, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah progresif dalam memitigasi dampak bencana geologi di wilayahnya. Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat relokasi bagi 900 rumah warga yang berada di zona merah fenomena tanah gerak. Langkah ini diambil guna memutus rantai risiko keselamatan jiwa seiring dengan tingginya intensitas curah hujan di awal tahun 2026.
Berdasarkan data pemetaan, Kabupaten Tegal menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian paling masif dengan 800 rumah yang akan dipindahkan dari Desa Padasari. Selain itu, relokasi juga mencakup 50 rumah di Purbalingga, 30 rumah di Pemalang, dan 20 rumah di Batang.”Koordinasi dengan para bupati telah dilakukan. Lahan pengganti di area Perhutani sudah tersedia dan telah melalui uji kelayakan keamanan. Prioritas kami adalah memindahkan warga secepat mungkin dari pengungsian ke lokasi yang lebih stabil,” ujar Ahmad Luthfi saat memberikan keterangan di Semarang, Rabu (11/2/2026).
Relokasi ini bukan sekadar pemindahan bangunan fisik. Pemprov Jateng memastikan skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) tersebut tetap terintegrasi dengan akses pendidikan anak-anak serta keberlanjutan mata pencaharian warga. Gubernur menegaskan bahwa aspek sosiologis warga tidak boleh dikesampingkan dalam proses mitigasi.
Mengingat kompleksitas pemindahan warga yang sering kali terikat pada pekerjaan dan aset di tempat lama, Pemprov Jateng melibatkan personel TNI dan Polri untuk melakukan pendekatan edukatif secara persuasif.”Kami mengerti ada berat hati dari warga untuk meninggalkan tanah kelahiran. Namun, keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi. Dinas Sosial saat ini tengah melakukan pendataan presisi terkait aset dan profil pekerjaan warga agar saat relokasi, tidak ada satu pun hak masyarakat yang terabaikan,” tambah Luthfi.
Selama masa transisi, Pemprov Jateng menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di posko pengungsian tetap melimpah. Mulai dari operasional dapur umum, ketersediaan tenaga medis, hingga fasilitas sekolah darurat dipastikan berjalan optimal. Luthfi juga mendorong kepala daerah untuk tidak ragu menetapkan status tanggap bencana lokal jika ditemukan indikasi bahaya di wilayahnya agar intervensi provinsi bisa masuk secara instan.”Pangan dan kesehatan adalah harga mati. Jika ada laporan kekurangan, kami akan segera bertindak. Di sisi lain, saya mengimbau seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor, banjir, hingga rob selama cuaca ekstrem ini berlangsung,” pungkasnya.( Joko Longkeyang).
