Harianpemalang.id, Surakarta – Ketimpangan jumlah dokter spesialis di Indonesia segera mendapat jawaban konkret. Konsorsium Perguruan Tinggi Wilayah IV (Jawa Tengah dan DIY) resmi meluncurkan 33 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) serta Subspesialis (PPDSS) baru pada Kamis (12/2). Langkah ini diproyeksikan menjadi katalisator utama dalam menutup celah kelangkaan tenaga medis di berbagai pelosok negeri.
Kolaborasi ini mempertemukan kekuatan akademik dari lima kampus besar: Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Universitas Islam Indonesia (UII). Bertempat di Fakultas Kedokteran UNS, peluncuran ini membidik penyediaan ahli di bidang-bidang kritis seperti jantung, anestesi, kesehatan anak, hingga bedah.
Fokus utama dari pembukaan prodi massal ini adalah mendistribusikan tenaga ahli ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (4T). Selama ini, konsentrasi dokter spesialis masih tertumpu di kota-kota besar, meninggalkan warga di daerah terpencil tanpa akses medis yang memadai.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa ketersediaan pakar medis sangat krusial bagi keberhasilan program “Dokter Spesialis Keliling” (Speling) dan “Cek Kesehatan Gratis” (CKG).”Kekurangan dokter spesialis adalah tantangan nyata. Saya meminta agar kerja sama antara rumah sakit dan perguruan tinggi diperkuat. Makin cepat para dokter ini lulus, makin cepat masyarakat kita terlayani,” tegas Luthfi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yunita Dyah Suminar, menyoroti adanya transformasi dalam pola pendidikan. Kini, percepatan produksi tenaga medis ditempuh melalui dua jalur paralel, yakni berbasis universitas (university based) dan berbasis rumah sakit (hospital based). Skema ini diyakini mampu memangkas hambatan birokrasi tanpa mengabaikan kualitas lulusan.
Sementara itu, Tri Hanggono Achmad dari Kemendiktisaintek menegaskan bahwa agenda ini adalah misi kemanusiaan. “Pembukaan prodi ini bukan sekadar ekspansi institusi, melainkan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki rasio dokter nasional yang belum ideal,” ungkapnya.
Dengan adanya 33 prodi baru ini, diharapkan distribusi layanan medis spesialistik akan jauh lebih merata, sehingga kualitas kesehatan warga di perbatasan tidak lagi tertinggal dari mereka yang berada di pusat kota.( Joko Longkeyang)
