Harianpemalang.id, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang resmi memasuki fase transisi pembangunan yang krusial. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Kamis (26/3/2026).
Penyerahan dokumen LKPJ tersebut dilakukan langsung oleh Bupati kepada Wakil Ketua DPRD Pemalang, Slamet Ramuji, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran.
Fokus pada Fondasi ‘Rhapsodi’
Dalam pidatonya, Bupati Anom Widiyantoro menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan titik tolak penguatan fondasi pembangunan jangka menengah. Ia menyebut periode ini sebagai “babak baru” yang menyinergikan visi Pemalang Bercahaya dengan misi Rhapsodi.
”Kami mulai melakukan penyesuaian arah kebijakan yang lebih tajam. Fokus utamanya adalah transformasi pembangunan jangka menengah, namun tetap menjaga ritme kesinambungan dari capaian yang sudah ada sebelumnya,” jelas Anom Widiyantoro.
Menjembatani Dua Periode RPJMD
Menurut Bupati, posisi tahun 2025 sangat strategis karena berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan RPJMD 2021–2026 dengan rencana pembangunan periode berikutnya, yakni RPJMD 2025–2029. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi kekosongan arah kebijakan di masa peralihan.
Beberapa poin keunggulan dalam strategi transisi ini meliputi:
Stabilitas Kebijakan: Memastikan program kerja tetap berjalan efektif meski terjadi pergantian perencanaan.
Penguatan Indikator Makro: Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Efektivitas Pembangunan: Penajaman target pembangunan agar lebih tepat sasaran.
”Prinsip kesinambungan adalah kunci. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan serta memperkuat seluruh capaian indikator makro daerah demi kemajuan Pemalang,” tambah Bupati.
Sidang paripurna ini menjadi langkah awal bagi legislatif untuk menelaah secara mendalam capaian kinerja pemerintah daerah sebelum memberikan rekomendasi demi perbaikan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. **( Joko Longkeyang).
