Harianpemalang.id, Pemalang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan catatan kritis pada peringatan Hari Otonomi Daerah (HOD) ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang, melainkan instrumen untuk menghapus ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai bertindak sebagai Inspektur Upacara di halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (27/4/2026).
Fokus Pemerataan Pantura dan Pansela
Gubernur secara spesifik menyoroti disparitas pembangunan antara wilayah Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Tengah. Ia menginstruksikan agar proyek strategis nasional dan pengembangan wilayah diarahkan untuk memperkecil celah kesenjangan tersebut.”Ego sektoral harus dihentikan. Pemerintah provinsi mengambil peran koordinator untuk memastikan pembangunan merata. Kita harus mengejar ketimpangan wilayah Pansela agar setara dengan kemajuan di Pantura,” tegas Ahmad Luthfi.
Sinkronisasi Anggaran: Berdampak atau Coret
Menjelang Musrenbang 28 April 2026, Gubernur mengingatkan pentingnya otonomi yang berorientasi pada manfaat langsung. Ia mewanti-wanti agar tidak ada pemborosan anggaran untuk program-program yang hanya bersifat administratif.”Perencanaan harus selaras dari pusat sampai daerah. Pelayanan publik tidak boleh berhenti di atas kertas. ASN adalah pelayan masyarakat, maka setiap rupiah anggaran harus berdampak riil pada kesejahteraan warga,” tambahnya.
Hub Ekonomi dan Kemandirian Daerah
Ahmad Luthfi juga mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan aglomerasi seperti Semarang Raya, Solo Raya, dan Pekalongan Raya. Menurutnya, kemandirian fiskal hanya bisa dicapai jika setiap daerah mampu membangun hub ekonomi sesuai potensi lokalnya.”Sinergi antardaerah adalah kunci. Dengan kolaborasi, setiap kabupaten/kota bisa mendorong pertumbuhan baru tanpa harus berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Apresiasi Daerah Berprestasi
Dalam momentum HOD bertema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” ini, sejumlah daerah mendapatkan penghargaan atas capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Terbaik LPPD: Kabupaten Klaten, Sragen, Wonogiri, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga. Terbaik SPM: Kabupaten Karanganyar, Klaten, Kebumen, Kota Magelang, dan Kota Semarang.
Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, jajaran Forkopimda, serta pimpinan OPD dan BUMD se-Jawa Tengah. Peringatan tahun ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk kembali pada khitah otonomi daerah: kemandirian yang menyejahterakan.**( Ahmad Joko).
