PATI, Harianpemalang.id, – Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) terbukti menjadi instrumen utama dalam memperkuat konektivitas wilayah, membuka akses daerah terisolasi, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa hingga kota. Manfaat strategis ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan prioritas program berikutnya guna memperkuat jalur pariwisata dan sentra ekonomi baru.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri peresmian hasil pekerjaan IJD Tahun Anggaran 2025 secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, pada Selasa (23 Juni 2026). Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dilaksanakan secara terpusat di Kabupaten Sampang.
Menurut Gubernur Luthfi, program ini memegang peranan sangat penting mengingat keterbatasan anggaran fiskal daerah saat ini. Inpres Jalan Daerah menjadi solusi efektif untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana amanat instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru mulai dari wilayah pedesaan hingga kawasan perkotaan,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2025, program IJD mencakup 30 paket penanganan jalan daerah dengan total panjang 132,62 kilometer dan nilai anggaran sebesar Rp 493,284 miliar. Kegiatan ini tersebar di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Alokasi terbesar diberikan kepada Kabupaten Blora dengan penanganan ruas jalan sepanjang 20,81 kilometer dan nilai anggaran Rp 93,21 miliar.
Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui IJD sangat membantu upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran jalan dari tingkat provinsi pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya.“Anggaran untuk jalan tahun 2025 lalu sekitar Rp 870 miliar, sedangkan tahun 2026 tinggal Rp 300 miliar. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah seperti ini, kehadiran Inpres Jalan Daerah menjadi sangat krusial bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur,” terang Luthfi.
Merespon keberhasilan dan manfaat yang terlihat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usulan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 249,70 meter untuk program IJD periode berikutnya. Apabila disetujui pemerintah pusat, pelaksanaan konstruksi direncanakan dimulai pada Tahun Anggaran 2027.
Pada usulan periode mendatang, arah pembangunan infrastruktur akan difokuskan secara khusus untuk mendukung sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi baru. Oleh sebab itu, jalan penghubung menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi unggulan daerah menjadi prioritas utama dalam perencanaan.“Prioritasnya adalah jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan sentra potensi ekonomi baru di setiap wilayah,” tegasnya.
Selain mengandalkan bantuan pusat, Pemprov Jateng juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi jalan milik pemerintah provinsi. Target kemantapan jalan pada tahun 2026 ditetapkan kembali mencapai 94 persen, setelah sempat mengalami penurunan akibat musim hujan panjang pada tahun sebelumnya. “Prinsip kita pada tahun 2026 adalah memastikan seluruh infrastruktur jalan kembali dalam kondisi mantap dan siap digunakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, menilai kehadiran IJD memberikan dampak nyata bagi daerahnya. Selain memperbaiki ruas jalan perbatasan dan antarkecamatan, program ini berhasil membuka akses wilayah yang sebelumnya terisolir dari pusat kegiatan ekonomi.“Daerah yang dulu sulit dijangkau kini sudah terbuka. Dampaknya terasa pada meningkatnya aktivitas usaha serta kenaikan Nilai Jual Objek Pajak yang secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Arief Rohman.
Dalam kesempatan peresmian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program IJD Tahun 2025 mencakup 1.151 kilometer jalan yang tersebar di 37 provinsi seluruh Indonesia. Infrastruktur ini berfungsi vital untuk memperlancar distribusi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, serta produk lokal dari pusat produksi menuju pasar dan kawasan industri.“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses. Biaya distribusi akan menjadi lebih murah jika konektivitas antarwilayah terjaga dengan baik, sehingga harga barang tetap terjangkau dan perekonomian berputar optimal,” tutup Presiden.*( Joko Longkeyang).
