PEMALANG, Harianpemalang.id – Dalam situasi darurat akibat kecelakaan lalu lintas, setiap detik sangat berarti bagi kelangsungan hidup korban. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat akan respons cepat tenaga medis dengan ketersediaan layanan yang ada. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris I Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Kabupaten Pemalang, M. Arief Budiman, S.IP., mengajukan gagasan strategis agar Pemerintah Kabupaten Pemalang segera mengaktifkan layanan call center bernomor 113 khusus untuk panggilan ambulans dan bantuan medis darurat.
Gagasan ini disampaikan Arief saat ditemui di Cafe Warmindo Nglesmen, Kecamatan Comal, pada Kamis (25/6/2026). Ia menyoroti ketimpangan kesadaran publik terhadap nomor darurat. Masyarakat sudah sangat hafal dengan nomor 110 milik Kepolisian Republik Indonesia. Ketika terjadi kecelakaan, warga cenderung langsung menghubungi polisi. Meskipun polisi tiba di lokasi dengan cepat, mereka memiliki keterbatasan dalam memberikan pertolongan pertama medis (first aid) yang memadai.”Sering kali terjadi kendala pada tahap evakuasi karena tidak ada tenaga medis yang datang segera. Korban biasanya hanya ditolong seadanya oleh warga atau menunggu lama hingga dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kondisi ini berpotensi memperparah cedera korban. Jika call center 113 aktif dan terintegrasi, saya yakin banyak nyawa bisa diselamatkan berkat respons waktu (golden hour) yang tepat,” ujar Arief.
Ia juga menawarkan solusi teknis berupa penempatan armada ambulans khusus 113 yang selalu standby di setiap Puskesmas. Sistem ini memungkinkan operator pusat menerima laporan, lalu secara otomatis menginstruksikan ambulans terdekat untuk meluncur ke lokasi kejadian. Model ini dinilai lebih efisien dibandingkan sistem konvensional yang sering kali mengalami birokrasi berbelit saat permintaan bantuan.
Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, S.KM., memberikan respons positif ketika dikonfirmasi melalui pesan elektronik WhatsApp. Saat ditanya mengenai kemungkinan pembuatan call center 113 yang diviralkan setara dengan 110 milik polisi, Wiji menjawab singkat namun tegas: “Iya Pak, segera. Terima kasih masukannya.” Respons ini menjadi sinyal awal bahwa eksekutif daerah terbuka terhadap inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kebutuhan mendesak warga.
Dukungan politik juga mengalir dari lembaga legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Ma’mun Riyad, S.Sos., menyatakan dukungannya penuh. Menurutnya, aktivasi layanan 113 harus dilakukan secara maraton atau 24 jam nonstop.”Layanan 113 harus bisa diaktifkan secara maraton dalam waktu 24 jam. Mobil ambulans, peralatan perawatan, dan supir harus selalu siap siaga. Kapan pun ada panggilan dari masyarakat yang mengalami musibah, terutama kecelakaan di jalan, pertolongan harus langsung diberikan tanpa hambatan administratif,” tegas Ma’mun.
Sinergi antara aspirasi masyarakat sipil, respons cepat dinas teknis, dan dukungan anggaran serta pengawasan dari DPRD menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan populasi dan kepadatan lalu lintas yang tinggi di Kabupaten Pemalang, keberadaan call center 113 bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan primer infrastruktur kesehatan.
Implementasi sistem ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis. Masyarakat pun diajak untuk mulai membiasakan diri menyimpan nomor 113 sebagai kontak darurat kesehatan, sejajar dengan pentingnya nomor 110 untuk keamanan. Langkah progresif Pemkab Pemalang ini patut diapresiasi sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar warga atas kehidupan dan kesehatan yang layak. ( Joko Longkeyang ).
