Harianpemalang.id, Pemalang – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, dari Dapil X ( Batang, Pekalongan, Pemalang ) yang bertugas di Komisi VI, menggelar audensi dengan masyarakat Kabupaten Pemalang yang yang terkena dampak pembatasan program jalan tol, mereka terdiri dari pedagang makanan, tukang tambal ban, dan pengemudi truk.
Video lengkap:
Audensi dilaksanakan pada Jum’at, 23 Mei 2025 di Pendopo Gedung DPRD Kabupaten Pemalang dengan di hadiri Agus Sukoco Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, dan puluhan masyarakat, serta dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Agenda ini digelar guna merespons penolakan terhadap kebijakan pembatasan truk sumbu tiga di jalur Pantura. Dalam dialog tersebut, warga menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa pembatasan truk akan menurunkan pendapatan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan pemasukan dari lalu lintas kendaraan besar.
Pemaparan ke khawatiran warga dilakukan oleh Andi Rustono. Menanggapi hal ini, Rizal Bawazier memaparkan urgensi kebijakan yang menurutnya lebih mengutamakan keselamatan publik. Ia menjelaskan bahwa pembatasan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan jalur lingkar luar dari Kabupaten Pekalongan ke Kabupaten Batang untuk mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota. Namun, proyek ini belum terlaksana karena terkendala anggaran. “Mungkin nanti dua tahun lagi, kalau ada kebijakan dari Presiden Prabowo mengenai anggaran itu, bisa kita jalankan,” jelas Legislator yang dekat dengan masyarakat.
Ia menambahkan, kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh agama, termasuk Habib Luthfi, yang merasa resah terhadap tingginya volume truk yang melintasi pusat kota. “Efek dari kebijakan ini bukan di Pemalang, karena jalurnya memang di Pantura. Yang terdampak justru Kota Pekalongan dan Batang karena truk masuk ke pusat kota,” imbuhnya.
Rizal Bawazier juga mengungkap bahwa inisiatif ini juga didorong oleh insiden kecelakaan fatal di jalan raya Pekalongan dan Batang, salah satunya menewaskan Nadia Rizki Amira, seorang pelajar yang tertabrak truk di jalur Pantura. “Ini jadi pemicu utama, kalau tidak ada tindakan, korban akan terus berjatuhan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ia menekankan bahwa jalan nasional tetap dalam wewenang pemerintah pusat dan DPR RI, tetapi masyarakat tetap diberikan ruang berdiskusi. “Saya ke Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi. Dan program ini tetap berjalan karena menyangkut keselamatan ribuan nyawa,” ungkapnya.
Menanggapi kekhawatiran warga, Rizal menegaskan bahwa tidak semua truk dilarang melintas. Truk berpelat nomor G (wilayah eks Karesidenan Pekalongan) serta truk dari dan menuju perusahaan lokal Pemalang, Pekalongan, dan Batang tetap diperbolehkan melintas. “Justru truk-truk lokal ini yang sering berhenti dan berdampak pada ekonomi warga di sepanjang Pantura,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan warga, Andi Rustono, menyampaikan bahwa sejumlah sopir truk mendukung kebijakan tersebut asalkan diatur jam operasionalnya. “Ada 15 sopir truk sumbu tiga yang hadir. Mereka setuju, tapi minta pengaturan jam, jangan 24 jam. Ini untuk menyeimbangkan antara keselamatan dan ekonomi,” katanya.
Audensi berlangsung akrab danmenjadi ruang dialog konstruktif untuk menyelaraskan kepentingan keselamatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.( Joko Longkeyang ).
