Harianpemalang.id, Pemalang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat dalam menangani banjir yang kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Demak. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya solusi komprehensif agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban bencana tahunan.
Bencana kali ini dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Tuntang di tiga titik berbeda, yakni di Desa Trimulyo dan Desa Sidoharjo. Debit air yang sangat tinggi dari arah hulu mengakibatkan tanggul hancur dan merendam pemukiman warga hingga ketinggian 1,5 meter.
Ribuan Warga Mengungsi di Belasan Titik
Data dari BPBD Demak per Sabtu (4/4/2026) mencatat setidaknya 2.839 jiwa telah dievakuasi ke 13 titik pengungsian. Kecamatan Guntur dilaporkan menjadi wilayah yang paling terdampak parah akibat luapan sungai ini.
Di tengah kondisi darurat, Kepala Pelaksana BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, menyebutkan sekitar 500 warga memilih tetap tinggal di tenda darurat di atas tanggul. Hal ini dilakukan demi mengawasi hewan ternak mereka yang tidak bisa dibawa ke lokasi pengungsian utama.
”Meskipun ada warga yang bertahan di tanggul, kebutuhan dasar dan logistik tetap kami pastikan tersalurkan melalui sinergi lintas instansi,” kata Bergas.
Akar Masalah: Bukan Sekadar Tanggul
Persoalan banjir di Demak teridentifikasi sangat kompleks. Pihak BBWS Pemali Juana memaparkan kendala teknis berupa sedimentasi parah hingga penyempitan aliran sungai akibat bangunan di bantaran. Tahun ini, alokasi anggaran Rp50 miliar baru mampu menyentuh normalisasi sepanjang 10 kilometer.
Bupati Demak, Eisti’anah, dan Sekda Akhmad Sugiharto sependapat bahwa kunci utama berada di wilayah hulu, khususnya manajemen Bendungan Glapan di Grobogan. Selama aliran dari hulu tidak terkendali, wilayah hilir seperti Demak akan selalu menerima limpasan air kiriman meski cuaca lokal sedang cerah.
Komitmen Penanganan Total
Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan pertemuan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten hingga kementerian terkait, untuk merumuskan strategi jangka panjang.
”Jangan lagi ada penanganan parsial. Kita harus duduk bersama karena persoalan ini melibatkan banyak faktor, dari masalah teknis sungai hingga legalitas lahan di sepanjang bantaran. Pembenahan harus tuntas dari hulu sampai ke hilir,” tegas Gubernur Luthfi saat menutup rapat koordinasi.**( Joko Longkeyang).
