Harianpemalang.id, Pemalang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Heru Kundhimiarso, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Heriyanto, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang digelar di pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (25/3/2025). Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa Sekda Heriyanto tidak mampu mengoordinasi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kundhi, sapaan akrabnya, menilai bahwa paparan yang disampaikan oleh Sekda saat Musrenbang hanyalah ,”karangan cerita” yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ia mencontohkan penanganan darurat sampah yang hingga kini belum terselesaikan, padahal dalam paparannya, Sekda mengklaim telah banyak langkah penanganan yang dilakukan.
“Omong kosong, penanganan seperti apa? Terlalu banyak rencana, tetapi tidak ada realisasinya, nol. Sekda tidak mampu mengoordinasi pimpinan OPD. antara satu dinas teknis dengan dinas teknis lain yang saling berkaitan, terutama dalam penanganan sampah, sama sekali tidak ada koordinasi. sehingga ini menjadi kacau,” tegas Kundhi.
Selain masalah sampah, mantan aktivis pendiri Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) ini juga menyoroti lambannya respons Sekda dan OPD terkait dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana longsor di Kecamatan Watukumpul. Ia mengungkapkan bahwa warga terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan karena minimnya kehadiran pemerintah.
“Warga sampai iuran untuk perbaikan jalan karena tidak adanya kehadiran pemerintah di situ. Ini sangat miris dan memalukan,” imbuh Kundhi.
Beliau menilai bahwa hal-hal seperti ini mencerminkan lambannya kinerja Sekda dan OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani persoalan yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, ia mendesak adanya pembenahan birokrasi. Menurutnya, masalah mental dan kinerja pejabat birokrat menjadi persoalan krusial yang tak kunjung terselesaikan di Kabupaten Pemalang, meskipun telah berganti-ganti pemimpin.
“Saya kasih contoh dan pertanyaan sederhana saja, ada gak pejabat di Pemalang yang aktif di media sosial untuk menunjang dan mendukung kinerjanya? Setahu saya, malah yang aktif pemerintahan desa, lebih inovatif, gak gaptek seperti mereka para birokrat,” terang Kundhi kepada awak media.
Kritik pedas yang dilontarkan Kundhi ini menjadi sorotan tajam terhadap kinerja birokrasi di Kabupaten Pemalang. Ia berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerja dan responsivitas dalam menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.( Joko Longkeyang).
