Harianpemalang.id, SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah tengah bertransformasi menjadi poros kekuatan ekonomi kerakyatan nasional. Melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah daerah setempat berhasil mendirikan sedikitnya 5.503 unit gedung koperasi yang tersebar di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, mengungkapkan bahwa dari 8.523 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, sebanyak 5.887 unit telah melakukan pemetaan lahan. Dari angka tersebut, 5.503 unit sudah masuk tahap konstruksi, dengan 1.456 bangunan di antaranya telah selesai sepenuhnya.
”Progres masif ini membawa Jawa Tengah meraih predikat sebagai provinsi dengan jumlah pembangunan koperasi terbanyak kedua di Indonesia,” ujar Eddy di Semarang.
Penyokong Ketahanan Pangan Masyarakat
Kehadiran KDKMP bukan sekadar pembangunan fisik semata. Koperasi-koperasi ini mulai menunjukkan taringnya dalam menyukseskan program strategis nasional, seperti penyediaan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, kolaborasi dengan Perum Bulog dalam agenda Gerakan Pangan Murah telah menghasilkan nilai transaksi fantastis mencapai Rp9,5 miliar. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar, terutama pada momentum krusial seperti menjelang Idulfitri.
Sinergi Lintas Sektor dan Kearifan Lokal
Potensi besar ini mendapat apresiasi dari Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana. Saat beraudiensi dengan Gubernur Jateng pada Jumat (10/4/2026), ia menekankan bahwa penguatan koperasi merupakan instruksi langsung Presiden.
”Jawa Tengah punya modal budaya gotong royong yang kuat. Perlu sinergi antara pemda, TNI, hingga BUMD untuk memastikan KDKMP berjalan optimal,” kata Erwin.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengingatkan agar pengembangan koperasi tetap mengedepankan karakteristik tiap daerah. Ia menegaskan tidak ingin menerapkan kebijakan yang kaku atau memaksa.
”Pengembangan koperasi tidak boleh disamaratakan. Harus fleksibel dan berbasis pada kearifan lokal masing-masing desa. Prinsipnya adalah kualitas dan keberlanjutan, bukan sekadar kuantitas,” tegas Luthfi.
Dengan pendekatan yang adaptif, KDKMP diharapkan mampu menjadi motor utama yang mandiri untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari akar rumput.**( Joko Longkeyang).
