Harianpemalang.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bergerak cepat dalam mempersiapkan wilayahnya menghadapi puncak musim hujan yang akan datang. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Polda Jateng, Kodam, BBWS, BPBD, serta seluruh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota, dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam.
“Hari ini, kita melakukan mapping daerah-daerah high-risk—rawan longsor, rawan banjir, gunung berapi, dan sebagainya. Kita membahas setiap poin secara detail,” ujar Gubernur Luthfi di Semarang, Selasa (18 November 2025).
Gubernur menekankan pentingnya tindakan preventif dan meminta para kepala daerah untuk tidak menunggu bencana datang. “Setelah rapat ini, para kepala daerah sebagai penanggung jawab wilayah harus segera menyiapkan upaya pencegahan,” tegasnya.
Salah satu strategi utama yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah penguatan mitigasi bencana di tingkat desa. Lebih dari delapan ribu Desa Tangguh Bencana (Destana) disiapkan untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.”Minimal, bupati dan wali kota harus memiliki mapping yang jelas untuk memberikan peringatan dini dan melakukan pencegahan kepada masyarakat,” ungkap Luthfi.
Kesiapan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta prosedur penanganan cepat di masing-masing daerah menjadi perhatian utama. “Idealnya, sudah ada antisipasi yang matang: kemana, di mana, dan bagaimana cara penanganannya,” kata Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan seluruh wilayah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Pengalaman bencana yang pernah terjadi di Banjarnegara dan Cilacap menjadi pelajaran berharga yang tidak boleh dilupakan. “Semua harus siaga. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa beberapa daerah seperti Temanggung, Purworejo, Brebes, Batang, dan Rembang telah memiliki roadmap kesiapsiagaan bencana. Pemerintah provinsi juga memastikan ketersediaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang siap digunakan jika terjadi bencana. “Tentu saja, kita berharap tidak ada bencana sehingga BTT tidak perlu digunakan,” pungkasnya.**( Joko Longkeyang)
