Harianpemalang.id, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memperkokoh ketahanan fiskal demi menyongsong Tahun Anggaran 2026. Meski menyabet predikat realisasi belanja terbaik nasional, Gubernur Ahmad Luthfi mewanti-wanti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terlena dan segera melakukan penajaman program prioritas serta efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) di Semarang, Selasa (10/2), Gubernur menegaskan bahwa integritas fiskal harus dijaga melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu poin krusial yang disorot adalah peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dituntut bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi yang nyata.”BUMD harus berorientasi pada hasil dan kontribusi konkret bagi masyarakat, bukan sekadar lembaga formalitas. Ke depan, target yang kompetitif dan terukur akan diberlakukan bagi seluruh BUMD di Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi dengan tegas.
Berdasarkan laporan kinerja fiskal hingga 31 Desember 2025, Jawa Tengah mencatatkan realisasi pendapatan sebesar Rp23,76 triliun. Walaupun realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun, kondisi kas daerah tetap stabil di angka positif dengan saldo Rp467,70 miliar, berkat pengelolaan pembiayaan neto yang disiplin.
Tantangan ke depan diprediksi makin berat, terutama dengan lesunya sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terdampak kebijakan insentif kendaraan listrik nasional. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, memaparkan strategi penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar.
Strategi tersebut akan fokus pada penguatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, hingga Pajak Air Permukaan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan penyisiran ulang program kerja, Pemprov Jateng optimistis kesinambungan fiskal 2026 tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.( Joko Longkeyang)
