Harianpemalang.id, Jakarta – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sukses mengukir prestasi membanggakan dengan mendominasi penyaluran kredit perumahan di tingkat nasional. Tercatat hingga awal April 2026, total penyaluran kredit perumahan di bumi Borobudur ini menyentuh angka fantastis, yakni Rp2,3 triliun, yang menjadikannya peringkat pertama di Indonesia.
Capaian impresif ini didasarkan pada data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) selama periode 1 Januari hingga 1 April 2026 tersebut membuktikan efektivitas Jateng dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti rakyat.
Brebes, Banyumas, dan Sragen Jadi Motor Utama
Keberhasilan ini didorong oleh kontribusi signifikan dari beberapa daerah kunci. Kabupaten Brebes mencatatkan penyaluran sebesar Rp131,5 miliar, diikuti oleh Kabupaten Banyumas dengan Rp117,4 miliar, dan Kabupaten Sragen senilai Rp115,6 miliar.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Menurutnya, kepemimpinan Luthfi berhasil menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan roda ekonomi daerah melalui penyediaan hunian.
”Prestasi Jawa Tengah ini patut menjadi percontohan nasional. Saya sangat bangga Jateng bisa berada di posisi teratas. Ini adalah bukti nyata keberhasilan gubernurnya dalam mengakselerasi program pusat,” tegas Maruarar dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4).
Target 40 Ribu Unit dan Pemberdayaan UMKM
Tak hanya unggul di sektor kredit, performa rumah subsidi (FLPP) Jateng juga sangat agresif. Setelah sukses menyalurkan 24.470 unit pada 2025, kini target untuk tahun 2026 dipatok naik menjadi 40 ribu unit.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi lokal. Sentra genteng di Kebumen dan Jepara akan dilibatkan secara masif sebagai pemasok utama material. Strategi ini diharapkan mampu menghidupkan sektor UMKM secara berkelanjutan.
Sinergi Pangkas Backlog Hunian
Gubernur Ahmad Luthfi memaparkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penurunan angka kekurangan rumah (backlog). Dengan memanfaatkan dana APBD, Baznas, hingga CSR perusahaan, angka backlog di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 20 persen.
”Prioritas kami di tahun 2026 sangat jelas, yakni percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bedah rumah, serta penanganan kawasan kumuh di Semarang, Batang, dan Banyumas. Kami ingin memastikan warga Jateng memiliki hunian yang layak dan sehat,” ujar Ahmad Luthfi.**( Joko Longkeyang).
