Harianpemalang.id, Pemalang — Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa” yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pemalang, belum lama ini.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Camat Pemalang, tokoh masyarakat, serta para warga desa se-Kecamatan Pemalang. Turut hadir pula perwakilan lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
Anggota Komisi A DPRD Pemalang yang hadir antara lain Heru Kundhimiarso dan Muhaimin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Solichin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Anita Handayani dari Partai Golkar.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, menyampaikan bahwa peran pemerintah tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam pembangunan desa.
“Kami di legislatif terus mendorong agar pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Heru juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. “Partisipasi warga harus menjadi landasan dalam setiap perencanaan agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang membahas berbagai isu strategis di tingkat desa, mulai dari anggaran, transparansi pengelolaan dana desa, hingga penguatan kelembagaan desa.
Pelaksana tugas Camat Pemalang, Samsul Dewantara, yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Camat, Legiman, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Kegiatan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.**( Joko Longkeyang).
