Harianpemalang.id, Pemalang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan krusial saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas serentak oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta pimpinan DPRD se-Jawa Tengah di Semarang, Senin (30/3/2026). KPK menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan janji sakral yang harus diimplementasikan secara konkret dalam tata kelola pemerintahan.
Lembaga antirasuah ini memandang komitmen kolektif tersebut sebagai fondasi penting untuk memperkuat sistem pencegahan dari hulu. Fokus utama KPK tertuju pada sektor-sektor rawan penyimpangan, seperti pengadaan barang dan jasa serta proses perencanaan anggaran daerah (APBD).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menggarisbawahi bahwa maraknya operasi penindakan di wilayah Jawa Tengah belakangan ini merupakan indikator bahwa benteng pencegahan masih perlu diperkuat.
“Penindakan yang marak itu bukan prestasi, melainkan alarm keras bahwa pencegahan belum optimal. Kunci utamanya ada pada konsistensi. Komitmen yang ditandatangani hari ini harus dijalankan nyata, bukan sekadar formalitas administratif,” tegas Fitroh.
Monitoring Ketat Sektor Rawan
KPK memastikan tidak akan berhenti pada seremoni penandatanganan saja. Pemantauan intensif akan terus dilakukan, terutama terkait transparansi anggaran agar bebas dari intervensi pihak mana pun. Selain itu, KPK menyoroti pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) agar lebih responsif terhadap potensi tindak pidana korupsi.
Dalam pakta tersebut, terdapat poin-poin krusial yang dipantau KPK, antara lain:
Transparansi Pengadaan: Menjamin proses barang dan jasa bebas dari konflik kepentingan.
Integritas ASN: Larangan keras terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan dalam promosi maupun rotasi jabatan.
Akuntabilitas APBD: Memastikan perencanaan anggaran selaras dengan kepentingan publik dan bebas dari intervensi ilegal.
Harapan Menjadi Percontohan Nasional
Melalui langkah serentak di Jawa Tengah ini, KPK berharap munculnya sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum. Inisiatif yang digagas bersama Gubernur Ahmad Luthfi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
KPK juga mendorong agar setiap indikasi praktik KKN segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Para kepala daerah pun telah menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar komitmen yang telah disepakati bersama lembaga antirasuah tersebut.*( Joko Longkeyang).
