Pemalang – Dalam situasi krisis anggaran yang dialami oleh Dinas Satpol-PP dan sub bidang pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Pemalang, Damkar disebut hidup segan mati tak mau. Hal ini disampaikan oleh Drajat selaku Plh Satpol-PP Kabupaten Pemalang kepada wartawan pada Selasa (27/6/2023) pagi.
Drajat menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu tahun di tahun 2023 sebesar Rp.124.000.000 tidak ideal. Bahkan pada bulan April anggaran tersebut telah habis. Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang dimiliki membuat Damkar Kabupaten Pemalang kesulitan dalam menjalankan operasional, terutama dalam menangani kebakaran di daerah yang sulit dijangkau.
Untuk memenuhi kebutuhan rutinitas operasional, seperti pembelian BBM, perawatan, dan lainnya, tim Damkar Kabupaten Pemalang bahkan harus menggunakan dana pribadi untuk membiayai kegiatannya. Padahal sebelumnya pemerintah daerah pernah menganggarkan biaya operasional Damkar sebesar Rp. 680.000.000 dalam satu tahunya.
Dengan habisnya anggaran pada bulan April, aktivitas Damkar di khawatirkan akan lumpuh. Oleh karena itu Drajat berharap ada perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengatasi krisis anggaran yang dihadapi Damkar saat ini.
Edi Susilo selaku Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dan mendukung apa yang menjadi kebutuhan Damkar. Menurut Edi, Damkar dapat mengajukan kebutuhannya ketika sedang membahas evaluasi kegiatan tahun anggaran 2022.
Diharapkan dengan adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Damkar dapat tetap menjalankan tugas dan memberikan peranan penting dalam menyelamatkan masyarakat. ( Joko Longkeyang )
