Harianpemalang.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan gertakan keras bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya. Ia mewanti-wanti agar kasus hukum yang menjerat pemimpin di Pati dan Pekalongan menjadi noktah hitam terakhir dalam sejarah birokrasi Jawa Tengah.
Pesan menohok ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral persiapan Lebaran 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (9/3/2026). Di hadapan bupati dan wali kota se-Jateng, Luthfi menegaskan bahwa integritas adalah harga mati.
Stop “Efek Domino” Kasus Hukum
Gubernur secara spesifik menyinggung jeda waktu yang sangat singkat antara dua kasus hukum kepala daerah di Jawa Tengah belakangan ini. Hal ini, menurutnya, harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk kembali ke jalur pelayanan publik yang bersih.”Baru saja Pati, selang satu setengah bulan menyusul Pekalongan. Saya tidak mau dalam satu setengah bulan ke depan ada lagi yang bermasalah. Ini peringatan untuk kita semua! Cukup dua kali, aja sampek ana sing ping telu (jangan sampai ada yang ketiga),” tegas Luthfi dengan lugas.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus berlandaskan prinsip clear and good governance. Transparansi bukan lagi sekadar jargon, melainkan kewajiban untuk mempertahankan kepercayaan rakyat.”Sebagai pejabat, fokuslah melayani. Hindari penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Pastikan tata kelola pemerintahan tetap terbuka dan akuntabel,” tambahnya.
Siaga Lebaran: Pejabat Jadi “Bang Toyib”
Selain isu korupsi, Ahmad Luthfi juga mengingatkan tanggung jawab pimpinan daerah selama momentum Idulfitri. Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, para kepala daerah dilarang meninggalkan wilayah mereka selama arus mudik dan balik.
Gubernur mengibaratkan tugas kepala daerah saat Lebaran seperti tokoh “Bang Toyib” yang rela menunda kepulangan demi tugas negara.”Lebaran ini agenda krusial. Pejabat publik sudah terbiasa menjadi ‘Bang Toyib’ yang tetap siaga di lapangan. Saya instruksikan H-7 sampai H+7 tetap di wilayah masing-masing untuk menjaga kondusivitas,” ujar Luthfi.
Ia juga melarang keras para bupati dan wali kota melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri selama periode tersebut. Keberadaan pemimpin di daerah dianggap sangat vital untuk memastikan mobilitas masyarakat yang melonjak tetap berjalan aman dan lancar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap ketegasan ini dapat memicu perubahan mentalitas birokrasi demi pelayanan publik yang lebih optimal dan bebas dari jeratan hukum. (*)
