Harianpemalang.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan penanganan relokasi korban bencana di Banjarnegara berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasi sebagai tempat tinggal sementara, sebelum pembangunan hunian tetap diselesaikan. “Di Banjarnegara, kita siapkan lahan seluas dua hektare untuk hunian sementara. Kami terus berkoordinasi dengan bupati setempat,” ujar Luthfi usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (18 November 2025).
Gubernur menyebutkan bahwa jumlah pengungsi yang akan direlokasi mencapai 424 jiwa. “Jumlah pengungsinya cukup banyak, sekitar 420-an warga yang harus kita relokasi,” ungkapnya.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa relokasi harus dilakukan secepat mungkin agar warga tidak terlalu lama berada di pengungsian.”Hunian sementara ini harus segera disiapkan. Jangan sampai mereka terlalu lama tinggal di pengungsian. Untuk hunian tetap, akan kita pikirkan setelahnya,” kata Gubernur.
Selain Banjarnegara, relokasi juga disiapkan untuk wilayah Majenang, Cilacap. “Untuk Majenang, kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus utama kita saat ini adalah hunian sementara,” jelasnya.
Menurut Ahmad Luthfi, langkah relokasi ini merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang harus terencana dan dilaksanakan dengan cepat. Ia memastikan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga BNPB bergerak bersama dalam upaya ini.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, yang turut hadir dalam rapat, memberikan apresiasi kepada Gubernur Luthfi atas langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana yang proaktif. Menurutnya, Jawa Tengah telah menunjukkan contoh yang baik dalam kesiapsiagaan.”Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Kita tidak bisa lagi menunggu bencana terjadi baru sibuk melakukan respons. Jawa Tengah sudah bergerak dari awal,” ujar Deputi BNPB.
Ia menekankan pentingnya setiap daerah memiliki peta risiko sebagai standar wajib. “Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya dengan prediksi dari BMKG. Dari situ, akan terlihat wilayah mana yang memiliki ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” jelasnya.
Raditya juga menyampaikan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sedang dan akan terus dijalankan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah-wilayah rawan.”OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi, terutama di wilayah yang terdampak bencana, agar proses evakuasi dan penanganan lainnya dapat berjalan dengan baik. Prioritas diberikan kepada wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” katanya.**( Joko Longkeyang ).
