Harianpemalang.id, Jakarta – Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), Ma’roef Sjamsuddin, beserta jajaran subholdingnya (PT Freeport Indonesia, PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah, PT Vale Indonesia, PT Inalum). Rapat tersebut membahas kinerja dan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.
Rizal Bawazier, anggota Komisi VI dari Dapil X Jawa Tengah (Batang, Pekalongan, Pemalang) Fraksi PKS, dengan tegas meminta Dirut MIND ID untuk memanfaatkan kewenangannya dalam memberantas mafia pertambangan. “Manfaatkan ketegasan Bapak, jangan sampai masih ada mafia-mafia pertambangan. Kalau perlu, usulkan koruptor-koruptor seperti kasus timah kemarin dihukum mati saja sekalian penyitaan aset, teman-teman mendukung,” tegasnya.
RB sapaan akrab Rizal Bawazier, Legislator dari dapil X yang terkenal vokal dan dekat dengan rakyat ini juga menyoroti kondisi pertambangan di Papua. Ia mempertanyakan optimalisasi pertambangan di Papua yang dinilai belum maksimal. “Untuk Papua sendiri, pertambangan di Papua tidak MIND ID, tidak ada, karena pertambangan tidak dikelola oleh kita sendiri. Karena Freeport masih punya orang lain, 51,22 persen adalah kepemilikan semu. Ambil seratus persen saja, itu kan milik kita sendiri. Pemerintahan dulu kelepasan, itu mungkin karena kita dulu tidak punya uang, sekarang kita punya uang, ambil saja seratus persen kepemilikannya, Pak,” tegas RB.
Ia juga prihatin dengan kondisi warga dan infrastruktur di Papua. “Coba kita turun dari bandara naik kendaraan, kanan kiri jalan kotor, masih banyak masyarakat yang tidak berpendidikan, padahal Papua itu banyak uang,” ungkapnya. Oleh karena itu, RB dan anggota komisi VI memberikan dukungan penuh kepada Dirut MIND ID untuk segera mengambil alih 100% kepemilikan Freeport Indonesia, demi kedaulatan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat Papua.( Joko Longkeyang).
