Harianpemalang.id, Jakarta – Kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menjadi perhatian serius. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang digelar di Jakarta pada Selasa lalu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, tak dapat menyembunyikan kekesalannya terhadap PT Perumnas.
Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang, menyoroti minimnya kontribusi BUMN properti tersebut di wilayahnya.
Rizal Bawazier, yang dikenal gigih membela kepentingan rakyat di dapilnya, mempertanyakan mengapa Perumnas, dengan rekam jejak mentereng yang mencakup lebih dari 400 lokasi dan 31 proyek aktif di seluruh penjuru negeri, belum juga menghadirkan hunian murah di Pekalongan, Batang, dan Pemalang. “Perumnas sudah hadir lebih dari 400 lokasi dan 31 proyek aktif. Tapi kenapa tidak ada di Pekalongan, Batang, Pemalang?” tanya Rizal dengan nada geram, seperti yang dirilis dari kanal YouTube TV Parlemen.
Ia bahkan menegaskan bahwa di Kabupaten Pemalang, lahan tersedia sangat luas dan pemerintah daerah siap memberikan bantuan penuh dalam urusan perizinan jika itu menjadi kendala. Politisi PKS ini mendesak Perumnas untuk segera membangun hunian terjangkau di dapilnya, agar masyarakat berpenghasilan rendah di sana bisa memiliki akses terhadap rumah layak. “Mohon dibantu, Bu, agar dapil kami juga mendapatkan rumah murah. Masyarakat kami di Pekalongan, Pemalang, Batang insyaallah rajin bayar kalau pakai KPR,” ungkapnya optimistis.
Selain menyoroti ketiadaan proyek, Rizal Bawazier juga menyindir fenomena maraknya rumah murah yang dibangun oleh pengembang kecil namun kerap kali bermasalah dengan kualitas bangunan. Ia membandingkan hal ini dengan PT Perumnas sebagai BUMN yang memiliki kekuatan finansial yang kokoh. “Kalau Perumnas kan BUMN, kekuatan keuangannya bagus. Masyarakat juga lebih tenang karena kualitasnya tidak abal-abal,” tegasnya, menyoroti pentingnya kualitas bangunan demi kenyamanan dan keamanan penghuni.
Menanggapi sindiran tersebut, perwakilan Perumnas yang hadir, Tambok, mengakui bahwa memang ada kendala terkait ketersediaan lahan di beberapa wilayah yang disebut Rizal Bawazier. “Di Kabupaten Pekalongan kami ada, Pak, di Slamaran. Tapi untuk Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang kami belum punya lahan. Masukan dari Bapak akan kami pertimbangkan,” jawab Tambok, mengindikasikan bahwa Perumnas akan menindaklanjuti masukan tersebut.
Tidak hanya masalah perumahan, Rizal Bawazier juga mencermati laporan keuangan Perumnas yang dinilainya “kurang sehat”. Ia mendesak agar kinerja keuangan perusahaan segera diperbaiki, termasuk melalui strategi divestasi aset. “Saya lihat laporan keuangannya masih kurang bagus. Mohon kinerja ke depan bisa lebih baik. Saya juga ingin tahu target divestasinya, apakah sudah maksimal atau masih bisa ditingkatkan,” kritiknya tajam.
Tambok menjelaskan bahwa divestasi memang menjadi salah satu strategi utama yang akan dituntaskan pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya perbaikan rasio keuangan dan menjaga keberlanjutan perusahaan. “Targetnya memang maksimal. Insyaallah selesai di 2025,” jawabnya, memberikan kepastian.
Dalam RDP yang sama, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk, Novel Arsyad, turut melaporkan pencapaian positif perusahaannya dengan perolehan kontrak baru sebesar Rp 9,369 triliun hingga kuartal II 2025. PT PP sendiri menargetkan kontrak baru sebesar Rp 28,5 triliun untuk tahun ini dan sedang membidik berbagai proyek strategis, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rizal Bawazier kembali menegaskan harapannya agar Perumnas dapat segera mewujudkan proyek rumah murah di Pekalongan, Batang, dan Pemalang. “Kami siap fasilitasi kalau dibutuhkan. Yang penting rakyat kami bisa punya rumah murah dan layak,” tutup RB, menegaskan kembali komitmennya yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya. Sorotan ini menjadi pengingat bagi BUMN untuk lebih peka terhadap kebutuhan riil masyarakat dan memastikan bahwa program-program strategis pemerintah benar-benar menyentuh seluruh lapisan.( Joko Longkeyang ).
