Harianpemalang.id, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melontarkan ultimatum keras kepada para pelaku usaha dan distributor pangan yang mencoba mencari keuntungan tidak wajar menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan memberi ruang bagi “permainan” harga yang dapat mencekik daya beli masyarakat.
Dalam rapat koordinasi ekonomi di Semarang, Rabu (11/2/2026), Luthfi menegaskan bahwa pengawasan distribusi pangan kini menjadi prioritas utama. Ia tidak ingin adanya sumbatan jalur logistik yang sengaja diciptakan untuk memicu kelangkaan.”Menjelang Lebaran, saya tidak mau ada kenaikan harga yang liar. Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada spekulasi. BUMD harus hadir sebagai penyeimbang,” tegas Ahmad Luthfi di depan para kepala daerah.
Langkah konkret yang diambil Pemprov Jateng adalah instruksi pemasangan dashboard harga di seluruh pasar induk. Papan informasi digital ini wajib diperbarui secara berkala agar masyarakat memiliki acuan harga yang valid. Strategi ini diharapkan mampu memutus rantai informasi sepihak yang sering dimanfaatkan oknum untuk mengerek harga komoditas strategis seperti cabai, beras, dan minyak goreng.”Masyarakat harus tahu harga aslinya. Dashboard ini menutup ruang gerak para pemain harga,” tambah Luthfi.
Di sisi lain, kondisi makroekonomi Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi Jateng pada Januari 2026 tercatat stabil di angka 2,83 persen (yoy). Kepala Perwakilan BI Jateng, Mohamad Noor Nugroho, menyebutkan bahwa meski sempat terjadi deflasi 0,35 persen (mtm) karena masa panen, kewaspadaan terhadap lonjakan harga saat Ramadan tetap harus ditingkatkan.
Selain urusan perut, Gubernur Luthfi juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi. Dengan realisasi investasi tahun 2025 yang mencapai Rp88,50 triliun, ia berkomitmen menjaga Jawa Tengah dari praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) yang dapat menghambat pembangunan.”Investasi adalah motor kita. Perizinan harus cepat dan transparan. Tidak boleh ada premanisme yang mengganggu iklim usaha di Jawa Tengah,” pungkasnya.
