Harianpemalang.id, Pemalang – Momentum penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pemalang menjadi pertaruhan besar bagi masa depan daerah. Anggota DPRD Pemalang, Dr. H. Noor Rosyadi, menegaskan bahwa sosok Sekda baru nanti wajib memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk memutus rantai persoalan strategis yang selama ini membelenggu Bumi Ikhlas.
Peringatan ini muncul mengingat kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemalang yang terjebak di posisi terbawah se-Jawa Tengah selama hampir satu dekade terakhir.
Rapor Merah Pendidikan dan Kemiskinan
Noor Rosyadi menyoroti rata-rata lama sekolah di Pemalang yang hanya menyentuh angka 6,5 tahun atau setara lulusan Sekolah Dasar (SD). Baginya, ini adalah sinyal darurat yang harus dijawab dengan program kerja progresif oleh motor penggerak birokrasi.
”Sekda dituntut mampu mengorkestrasi kebijakan lintas sektor. Pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat tidak bisa ditangani secara administratif semata, tapi butuh langkah luar biasa,” tegas legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, Jumat (27/3/2026).
Selain pendidikan, angka kemiskinan sebesar 13,32% serta tingginya pengangguran memerlukan kebijakan ekonomi yang lebih konkret. Menurut Noor, pengentasan kemiskinan harus menyentuh akar persoalan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar pemenuhan laporan di atas kertas.
Soroti SiLPA Ratusan Miliar dan Infrastruktur
Di sisi manajerial anggaran, politisi senior ini mengkritik besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp144 miliar pada 2024 dan membengkak menjadi Rp156 miliar pada 2025. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda terpilih memikul tugas berat untuk menekan angka SiLPA di bawah Rp100 miliar.
”Ini indikator perlunya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran. Kita butuh pengawasan ketat agar anggaran terserap untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan,” tambahnya.
Sekda Sebagai Jembatan Strategis
Tak kalah penting, Noor Rosyadi menekankan peran Sekda sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif. Hubungan yang komunikatif dan harmonis dengan DPRD dinilai menjadi prasyarat utama kelancaran pembangunan.
Sebagai Ketua TAPD, Sekda harus amanah dan konsisten melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama, mulai dari tingkat rapat komisi hingga rapat paripurna. Hal ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme demokrasi sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik.
”Masyarakat menantikan perubahan nyata, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Kita butuh Sekda yang mampu membawa Pemalang keluar dari peringkat akhir dan bergerak menuju daerah yang lebih maju,” pungkasnya.( Joko Longkeyang).
