Harianpemalang.id, Semarang – Geram dengan rentetan kasus korupsi yang menyeret sejumlah oknum pejabat, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah radikal. Ia mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk mengikuti pengarahan khusus bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur, Senin (30/3/2026).
Langkah tegas ini diambil Luthfi untuk membentengi wilayahnya dari praktik lancung. Dalam forum yang dihadiri bupati, wali kota, hingga pimpinan legislatif tersebut, Gubernur menekankan bahwa integritas adalah tameng utama dalam menjalankan amanah rakyat.
”Ini pelajaran bagi siapa pun. Setiap ASN dan pejabat publik wajib memiliki nilai integritas dalam menjalankan tugas. Melanggar hukum itu urusan personal; pelakunya harus bertanggung jawab secara pribadi, bukan institusi,” tegas Ahmad Luthfi dengan nada bicara lugas.
Minta Pendampingan Ketat dari KPK
Didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno, Luthfi meminta agar KPK lebih mengintensifkan fungsi pencegahan daripada sekadar penindakan. Ia berharap jajaran pemerintah daerah diberikan “penerangan” dan pengawalan ketat agar tidak terperosok ke dalam lubang korupsi.
Upaya ini merupakan kelanjutan dari gerakan bersih-bersih yang dimulainya sejak 2025 lalu. Jika sebelumnya menyasar level desa, kini Luthfi memperluas cakupannya hingga ke level eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Respons dan Apresiasi KPK
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang hadir langsung dalam forum tersebut, memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Jateng. Menurutnya, langkah kolektif seperti ini sangat penting mengingat tingginya angka penindakan di wilayah Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.
Fitroh mengingatkan bahwa banyaknya operasi penangkapan bukanlah sebuah prestasi, melainkan indikator bahwa sistem pencegahan masih perlu diperkuat secara menyeluruh.
”Sosialisasi ini murni inisiatif Pak Gubernur. Kami harap komitmen yang telah ditandatangani benar-benar dijalankan secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” ujar Fitroh.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi sedang berupaya keras mewujudkan clean and good governance melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga antirasuah.**( Joko Longkeyang).
