JAKARTA – Di tengah kencangnya spekulasi miring di jagat maya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) justru memamerkan keakraban yang luar biasa. Keduanya tampak sangat cair saat menghadiri agenda Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 di Gedung BPK RI, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026).
Pertemuan tersebut seolah menjadi jawaban telak bagi para netizen yang belakangan ini kerap membandingkan hingga mengembuskan isu adanya jarak di antara kedua tokoh besar ini. Nyatanya, atmosfer di lokasi justru menunjukkan sebaliknya; penuh kehangatan layaknya pertemuan dua sahabat lama.
Canda di Tengah Forum Formal
Ahmad Luthfi tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB. Tanpa ragu, ia langsung menyapa KDM yang telah berada di ruang pertemuan lebih awal. Luthfi yang mengenakan batik cokelat elegan nampak serasi berbincang dengan KDM yang tampil khas dengan busana batik putih motif wayang.
Sepanjang sesi sebelum acara dimulai, gelak tawa kerap pecah dari keduanya. Tidak ada kesan kaku atau tegang; obrolan mereka mengalir mulai dari isu ringan hingga selingan diskusi soal pembangunan daerah masing-masing.
”Tadi hanya sekadar berbincang ringan saja,” ungkap Ahmad Luthfi singkat sembari tersenyum lebar saat ditanya mengenai isi obrolannya dengan KDM.
Jadi Magnet Kepala Daerah Lain
Kekompakan dua tokoh ini rupanya menjadi daya tarik tersendiri. Sejumlah kepala daerah lain yang hadir, seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, terlihat ikut bergabung dalam lingkaran obrolan hangat tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, juga tampak mendampingi Luthfi selama agenda berlangsung.
Komitmen Transparansi Keuangan
Selain momen silaturahmi, kehadiran Ahmad Luthfi di Gedung BPK RI bertujuan untuk menegaskan dukungan penuh terhadap audit keuangan negara. Menurutnya, koordinasi awal atau entry meeting adalah kunci agar pemeriksaan berjalan objektif.
”Kami mendukung penuh langkah BPK RI. Komunikasi yang intens antara pemda dan auditor sangat penting supaya prosesnya lancar dan tepat waktu,” jelas Luthfi.
Sesuai aturan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah menunjukkan kepatuhannya dengan menyerahkan laporan keuangan unaudited TA 2025 pada 30 Maret 2026 lalu.
Menutup keterangannya, Luthfi menaruh harapan besar agar Jawa Tengah dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika berhasil, ini akan menjadi pencapaian ke-15 kalinya secara beruntun. Ia juga mengajak seluruh jajaran bupati dan wali kota di wilayahnya untuk tetap solid menjaga integritas pelaporan keuangan daerah.**( Joko Longkeyang ).
