Harianpemalang.id, Brebes – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara terbuka memberikan apresiasi atas performa luar biasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merealisasikan program hunian bagi rakyat. Dalam kunjungannya ke Brebes pada Minggu (10/05/2026), ia menyebut Jawa Tengah telah mencatatkan “lompatan besar” yang sejalan dengan visi nasional.
Lonjakan ini terlihat dari target penyaluran rumah subsidi yang meningkat drastis. Jika pada tahun sebelumnya Jawa Tengah hanya merealisasikan 7.532 unit, kini pada tahun 2026 angkanya melesat menjadi minimal 30.000 unit.”Ada selisih kenaikan hingga 23 ribu unit. Ini adalah bukti konkret bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai program tiga juta rumah diterjemahkan dengan sangat baik di Jawa Tengah,” ungkap Maruarar di hadapan awak media.
Dominasi Jateng dalam Pembiayaan Perumahan
Tak hanya dari sisi fisik bangunan, Maruarar juga menyoroti sektor perbankan daerah. Saat ini, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan serapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Ia pun melayangkan pujian untuk Bank Jateng yang dinilai sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling progresif dalam pembiayaan perumahan nasional.”Serapan KUR Perumahan di sini adalah salah satu yang tertinggi. Saya apresiasi kerja keras Pak Gubernur,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara ini sambil memberikan gestur jempol kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Bedah Rumah di Brebes Melambung 3000 Persen
Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah capaian program bedah rumah di Kabupaten Brebes. Maruarar memaparkan data yang menunjukkan kenaikan kuota hingga 30 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.”Data tahun 2025 menunjukkan bedah rumah di Brebes hanya 20 unit. Tahun ini melonjak menjadi 600 unit. Kenaikannya 30 kali lipat, ini benar-benar akselerasi yang luar biasa,” tambahnya.
Kolaborasi Demi Kesejahteraan Rakyat
Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Menurutnya, pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah strategi vital untuk mengikis angka kemiskinan di wilayahnya.”Penyediaan hunian layak adalah hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga level desa sangat mutlak diperlukan. Kita harus bergerak bersama-sama,” tegas Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengawal program bedah rumah di seluruh 35 kabupaten/kota guna memastikan warga berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang sehat dan bermartabat.**( Joko Longkeyang).
