SEMARANG – Menghadapi gempuran konflik komunal serta ketidakpastian geopolitik global, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah taktis dengan menjadikan ideologi bangsa sebagai fondasi utama kebijakan publik. Momen Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026) dijadikan momentum untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat akar rumput.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan hal tersebut usai bertindak sebagai inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi di halaman Kantor Gubernur, Semarang. Ia menyatakan bahwa keberagaman suku, bahasa, dan ras yang dimiliki warga Jawa Tengah merupakan kekuatan besar yang diikat erat oleh nilai-nilai dasar negara.
”Pancasila adalah instrumen pemersatu bangsa yang diwariskan oleh para founding fathers. Di Jawa Tengah, prinsip ini menjadi landasan berpikir kolektif. Apa pun latar belakang kita, perekatnya tetap sama,” cetus Ahmad Luthfi.
Ia menilai, tantangan zaman modern yang kian kompleks menuntut pemerintah daerah untuk membumikan Pancasila secara konkret. Solusinya bukan sekadar narasi teoretis, melainkan perwujudan keadilan sosial yang langsung menyentuh dapur dan kebutuhan dasar rakyat kecil.
Gebrakan 10 Program Unggulan Luthfi-Yasin
Guna merealisasikan amanat sila kelima, duet kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin terus menggeber serangkaian program kerakyatan yang menyasar sektor-sektor krusial. Kebijakan ini dirancang agar roda pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, melainkan merata ke seluruh lapisan.
Berikut adalah 10 program taktis pro-rakyat yang tengah diakselerasi di Jawa Tengah:
1. Dokter Spesialis Keliling (Speling): Menembus batas geografis demi layanan medis di pelosok daerah.
2. Kecamatan Berdaya: Stimulus ekonomi terintegrasi di tingkat wilayah.
3. Pesantren Obah: Pemberdayaan kemandirian ekonomi lingkungan pesantren.
4. Kartu Zilenial: Akses dan fasilitas khusus bagi generasi muda untuk berkembang.
5. 1 KK 1 Rumah Layak Huni: Pengentasan kemiskinan struktural melalui hunian yang sehat.
6. Mageri Segoro: Gerakan rehabilitasi lingkungan pesisir dan laut.
7. Daycare bagi Buruh: Fasilitas penitipan anak gratis demi meringankan beban pekerja.
8. Kemudahan Akses Pupuk: Jaminan distribusi dan ketersediaan bagi sektor pertanian.
9. Subsidi Solar Nelayan: Pemangkasan biaya operasional bagi masyarakat pesisir.
10. Layanan Kesehatan Paripurna: Jaminan fasilitas kesehatan total bagi warga prasejahtera.
Peringatan Keras dari Pusat: Kawal Rasa Keadilan Publik
Peta jalan yang dijalankan Pemprov Jateng ini sejalan dengan tema besar peringatan tahun ini, yaitu “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Dalam amanat tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, yang dibacakan saat upacara, terdapat instruksi tegas bagi seluruh jajaran menteri dan kepala daerah di Indonesia. Pusat meminta agar tidak ada lagi produk hukum atau kebijakan publik yang memicu ketimpangan sosial.
”Saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” tegas Yudian.( Ahmad Joko)
