SEMARANG, Harianpemalang.id – Maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi daring yang menyasar berbagai lapisan masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), provinsi ini gencar menggalakkan literasi dan inklusi keuangan hingga ke pelosok desa sebagai benteng perlindungan warga.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa akselerasi ekosistem keuangan inklusif merupakan instrumen vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” ujar Luthfi.
Ia menekankan bahwa perluasan akses ini harus menyentuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan pembiayaan produktif untuk mengembangkan usahanya, khususnya melalui kredit mikro.
Tantangan Digital dan Peran Aparat Desa
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyoroti kompleksitas tantangan literasi keuangan di era digital. Ia mengingatkan bahwa kemudahan teknologi sering kali disalahgunakan untuk transaksi ilegal yang sulit terdeteksi lingkungan sekitar. “Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” paparnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, edukasi masif hingga level desa menjadi kunci. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperluas jangkauan sosialisasi risiko pinjol ilegal serta pentingnya menggunakan layanan keuangan yang diawasi regulator.
Fokus Pembiayaan Produktif dan Capaian Positif
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, merinci fokus TPAKD tahun 2026 yang meliputi penguatan pembiayaan rantai nilai pangan, digitalisasi keuangan daerah, serta monitoring berbasis dampak. “Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” katanya.
Langkah strategis ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan nasional yang tercatat 5,61 persen. Penyaluran kredit UMKM pun mencapai Rp 206,54 triliun, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,32 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, turut berkomitmen mendukung ekosistem ini melalui perluasan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST.
Dampak Nyata Program Inklusi
Berbagai program TPAKD Jawa Tengah telah membuahkan hasil konkret. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta lewat lebih dari 4.000 kegiatan. Sementara itu, Program Ayo Jateng Menabung berhasil mencatatkan 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan Rp 1,8 triliun.
Lebih jauh, Program Kredit Melawan Rentenir memiliki outstanding pembiayaan sebesar Rp 1,45 triliun yang menjangkau lebih dari 75 ribu debitur. Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur di seluruh Jawa Tengah.
Dengan sinergi antara pemerintah, regulator, dan aparat desa, Jawa Tengah terus berupaya menciptakan masyarakat yang cerdas finansial dan terlindungi dari praktik keuangan merugikan. ( Joko Longkeyang).
