JAKARTA, Harianpemalang.id — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS), Rizal Bawazier, menegaskan kesiapannya untuk mengawal secara ketat penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Langkah ini diambil guna memastikan arah kebijakan fiskal mendatang benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal usai menghadiri rapat kerja pembahasan masukan KEM-PPKF 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, Komisi VI DPR RI tidak ingin kebijakan ekonomi nasional hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan di atas kertas.
”Pagi ini kami menggelar rapat mengenai KEM-PPKF tahun 2027, khususnya menyerap masukan dari Komisi VI DPR. Kami menyampaikan poin-poin strategis ini secara langsung agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkeadilan,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.
4 Strategi Kunci Sorotan Rizal Bawazier
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (Pekalongan, Batang, Pemalang) tersebut memaparkan empat fokus utama yang didorongnya untuk masuk dalam skema kebijakan 2027: Penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Rizal mendorong agar program KDMP pada 2027 tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi pilar utama penyokong ekonomi pedesaan secara adil dan merata.
Tenggat Restrukturisasi BUMN. Ia menyoroti pentingnya penataan ulang (restructuring) BUMN secara menyeluruh. Rizal menargetkan proses pembenahan ini dapat rampung pada 2026, sehingga performa serta dampaknya bisa diawasi dan dirasakan publik pada 2027.
Genjot Ekspor dan Hilirisasi Industri. Menurut Rizal, lini bisnis BUMN harus makin agresif dalam meningkatkan kinerja ekspor dan memperkuat hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Satu Iklim Usaha yang Adil dan Sehat. Di luar pembahasan KEM-PPKF, Rizal mengungkapkan bahwa DPR tengah menggenjot perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi melindungi seluruh pelaku usaha lokal.
Closing keterangannya, Rizal optimistis bahwa seluruh pengawalan strategis ini dapat terealisasi tepat waktu pada 2027 demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berkeadilan.* ( Joko Longkeyang).
