PEMALANG, Harianpemalang.id — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mulai memacu akselerasi pengerjaan proyek pembenahan jaringan jalan secara masif di berbagai titik strategis. Langkah taktis ini diambil guna memastikan target pemulihan konektivitas antarwilayah dapat tercapai sesuai dengan jadwal tahun anggaran berjalan.
Melalui cetak biru yang menginduk pada visi daerah “Misi Jalan Alus Pemalang”, instansi teknis ini mengawal ketat realisasi puluhan paket infrastruktur darat. Langkah tersebut diprioritaskan bagi jalur-jalur logistik yang mengalami penurunan fungsi operasional akibat beban muatan kendaraan dan faktor cuaca.
Otoritas DPU-PR Pemalang menegaskan bahwa pemetaan proyek fisik ini dirancang secara proporsional guna menghubungkan kawasan sentra produksi pertanian, kawasan industri kecil, hingga akses utama permukiman warga.
Spesifikasi Teknis Lintas Kecamatan
Guna menjamin mutu beton dan pengaspalan serta efisiensi anggaran di lapangan, DPU-PR membagi intervensi proyek ke dalam empat klaster penanganan utama. Sebanyak 86 kegiatan konstruksi disebar berdasarkan urgensi kerusakan struktural yang ditemukan oleh tim survei dinas.
Porsi terbesar dari anggaran fisik dialokasikan untuk sektor rekonstruksi jalan yang mencakup 42 paket kegiatan. Metode pembongkaran total dan penguatan fondasi ini difokuskan pada jalur-jalur utama kecamatan yang mengalami kerusakan parah.
Selain itu, manajemen DPU-PR juga menggulirkan 35 paket kegiatan pemeliharaan rutin, 7 kegiatan pemeliharaan berkala, serta 2 proyek pelebaran jalan menuju standar kelayakan teknis nasional. Skema penanganan berlapis ini diharapkan mampu memanjangkan usia pakai jalan pascaproyek diserahterimakan.
Komitmen Mutu dan Pengawasan Terbuka
Mengingat pengerjaan infrastruktur transportasi ini menelan alokasi anggaran daerah yang signifikan, DPU-PR Pemalang memperketat sistem pengawasan di lapangan. Fungsi kontrol dilakukan secara berjenjang, melibatkan pengawas internal dinas hingga konsultan supervisi independen.
Di sisi lain, pelibatan partisipasi publik dalam memantau jalannya proyek dinilai menjadi elemen krusial untuk menjaga transparansi. Kontrol sosial langsung dari masyarakat pengguna jalan diharapkan dapat meminimalkan potensi ketidaksesuaian spesifikasi material di lapangan.
Melalui percepatan teknis yang dikomandoi oleh jajaran DPU-PR ini, konektivitas di wilayah Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menekan biaya logistik pedesaan, merangsang pertumbuhan investasi lokal, serta memulihkan produktivitas ekonomi masyarakat secara merata.( Joko Longkeyang).
