SEMARANG, Harianpemalang.id – Perintah Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir melindungi pekerja kini diwujudkan secara nyata di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memperkuat perlindungan buruh tidak hanya saat PHK terjadi, melainkan mulai dari pencegahan dini hingga pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan menyeluruh. Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal di Kantor Gubernur, Senin (27/7/2026).
Said Iqbal menyampaikan pesan tegas Presiden: “Jangan menunggu perusahaan tutup atau PHK massal baru bergerak. Turunlah sekarang, cari akar masalah, dan selamatkan lapangan kerja. Tugas negara adalah melindungi yang lemah, bukan yang kuat.”
Menerjemahkan amanat tersebut, Pemprov Jawa Tengah membentuk Satgas PHK yang bekerja mendeteksi kesulitan perusahaan jauh sebelum kondisi memburuk. Jika PHK tak terelakkan, tim ini memastikan tidak ada satu pun hak pekerja yang terabaikan: pesangon, jaminan sosial, upah lembur, hingga hak cuti yang belum diambil.
Kesejahteraan buruh juga digarap menyeluruh: tarif Trans Jateng hanya Rp1.000 per perjalanan, layanan penitipan anak gratis, rumah perlindungan pekerja perempuan, serta Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera yang menyediakan kebutuhan pokok lebih murah bagi puluhan ribu pekerja di kawasan industri.
Di sisi pengupahan, Gubernur menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07 atau naik 7,28 persen — menggunakan batas tertinggi peraturan agar daya beli pekerja tetap terjaga.
Terkait kasus di PT Victory Apparel Semarang, Luthfi menjelaskan masalah berakar dari gabungan dampak pandemi, banjir, dan penurunan pesanan dalam jangka panjang. “Kami terus upayakan penyelesaian lewat dialog damai,” ujarnya. Ia juga menambahkan pendekatan preventif seperti ini sudah diterapkan sejak masa menjabat Kapolda lewat Desk Ketenagakerjaan, yang kini selaras sepenuhnya dengan visi nasional.
Said Iqbal memuji langkah Jawa Tengah sebagai contoh nyata bagaimana pemerintah daerah bisa bersinergi dengan kebijakan pusat demi menjaga martabat dan kesejahteraan pekerja.*( Joko Longkeyang).
