TEGAL, Harianpemalang.id – Komitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di sektor maritim terus diperkuat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap rantai pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kelas bawah. Celah-celah birokrasi yang selama ini rawan menjadi ruang transaksional kini ditutup rapat dengan jaminan pengawasan langsung dari otoritas tertinggi daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil peran sentral sebagai pengendali utama dalam memastikan program afirmasi bagi nelayan tradisional berjalan tanpa hambatan. Ketegasan ini ditunjukkan untuk memberikan jaminan bahwa negara tidak hanya hadir memberikan kemudahan administratif, tetapi juga aktif memayungi warga dari potensi eksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sikap tanpa kompromi tersebut ditunjukkan Gubernur di sela-sela penyerahan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. Momentum krusial yang mengintegrasikan aspek legalitas dan perlindungan sosial ini menjadi bagian utama dalam agenda Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendopo Kota Tegal pada Senin (22/6/2026).
”Bagaimana, senang? Tidak ada biaya sama sekali, bukan? Kalau sampai ada petugas yang menarik biaya, segera laporkan ke saya. Layanan ini harus berjalan dengan integritas tinggi, berikan performa pelayanan yang prima dan ramah kepada masyarakat,” ujar Luthfi memberikan instruksi tegas bagi jajaran aparatur sipil negara yang bertugas.
Gubernur menilai, keberhasilan transformasi layanan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Oleh sebab itu, ia meminta para pelaku usaha perikanan tangkap yang telah menerima dokumen resmi untuk proaktif menyebarkan edukasi serupa kepada komunitasnya, sehingga kesadaran hukum dapat meluas dengan cepat di pelabuhan-pelabuhan rakyat.
Mitigasi Risiko Regulasi di Sektor Kelautan
Langkah jemput bola yang dikawal langsung oleh Gubernur ini berfokus pada pemenuhan aspek legalitas operasional kapal nelayan dengan wilayah tangkap di bawah 12 mil laut. Sektor ini secara regulasi berada di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi, menjadikannya garis depan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi maritim.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menerangkan bahwa visi pengawasan Gubernur diimplementasikan melalui program taktis bertajuk Jebol Ikan (Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan). Inisiatif proaktif ini didesain sebagai instrumen mitigasi risiko bagi nelayan kecil yang kerap terbentur aturan akibat belum familier dengan sistem tata kelola digital Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).
Dalam pelaksanaan di lapangan, tim gabungan mengasistensi nelayan mulai dari pembuatan pos-el (email) resmi, pengisian data teknis perkapalan, hingga penerbitan tiga dokumen fundamental: Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Seluruh tahapan dipastikan steril dari pungutan tunai maupun nontunai. Jaminan keabsahan dokumen ini menjadi modal penting bagi nelayan agar terhindar dari sanksi ataupun penyitaan saat penegakan hukum dan pengawasan wilayah perairan dilakukan oleh instansi terkait di tengah laut.
Capaian Penguatan Tata Kelola Maritim
Pendekatan preventif dan integratif yang dipimpin langsung oleh Gubernur ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan hukum di wilayah pesisir utara. Kawasan Kabupaten Brebes menjadi salah satu contoh wilayah yang memperlihatkan dinamika positif tersebut.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Brebes, Rudi Hartono, menyatakan bahwa penegasan Gubernur mengenai kebijakan nol rupiah telah meningkatkan partisipasi nelayan secara drastis. Berdasarkan data organisasi, sebanyak lebih dari 500 nelayan kecil kini telah mengantongi izin resmi.
Akselerasi serupa juga berhasil merampungkan penerbitan dokumen pas kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) untuk sekurangnya 1.500 unit kapal berbobot di bawah 6 Gross Tonnage (GT).
Setelah merampungkan penataan di wilayah Brebes dan Kota Tegal, pengawasan melekat yang diinstruksikan oleh Gubernur Luthfi ini dijadwalkan akan terus bergerak menyisir kantong-kantong nelayan lainnya. Kawasan Klidang Lor di Kabupaten Batang menjadi target perluasan operasional berikutnya, demi memastikan ekosistem maritim Jawa Tengah bersih, inklusif, dan bebas dari praktik pungli.( Joko Longkeyang).
