PEMALANG, Harianpemalang.id — Pembenahan sektor kesehatan di Kabupaten Pemalang terus digenjot. Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes, mewanti-wanti seluruh jajaran manajemen dan tenaga medis RSUD dr. M. Ashari agar tidak sekadar berfokus pada perbaikan fisik bangunan, melainkan juga menata etika dan empati dalam melayani masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Nurkholes di hadapan para pejabat rumah sakit dalam “Lokakarya Tata Kelola Rumah Sakit yang Good Governance and Clean Government” di Aula Lantai 2 RSUD dr. M. Ashari, Sabtu (3/10/2026). Hadir mendampingi, Kepala Dinas Kesehatan Wiji Mulyati dan Plt. Direktur RSUD dr. M. Ashari dr. Darmanto.
Nurkholes menyebut, kenyamanan pasien dan pengunjung rumah sakit plat merah tersebut sangat ditentukan oleh sikap para petugas di lapangan. Pemkab Pemalang sendiri berkomitmen memperbaiki sejumlah fasilitas vital, salah satunya ruang Intensive Care Unit (ICU).”Langkah awal yang kita benahi adalah kualitas pelayanan dan infrastruktur pendukung agar senyaman mungkin. Namun fondasi utamanya tetap ketulusan dan keramahan seluruh staf,” ujar Nurkholes.
Secara khusus, ia menggarisbawahi perlunya perlakuan manusiawi bagi pasien yang kerap tertahan di ruang tunggu akibat keterbatasan bed rawat inap.”Jangan sampai ada cerita pasien yang antre menunggu kamar justru ditaruh di luar dan dibiarkan tanpa perhatian. Semua pasien yang datang berobat berhak mendapatkan penanganan yang baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Plt. Direktur RSUD dr. M. Ashari, dr. Darmanto, mengakui bahwa lanskap pelayanan kesehatan masa kini makin menantang. Tingkat literasi digital masyarakat yang makin tinggi membuat warga makin kritis terhadap penanganan medis.”Sekarang masyarakat makin cerdas. Bahkan tidak sedikit yang membandingkan informasi dari teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT sebelum berkonsultasi dengan dokter. Ini tantangan bagi kami untuk terus mengasah kapasitas diri,” terang dr. Darmanto.
Sebagai bukti kesiapan dalam menjaga mutu pelayanan publik, RSUD dr. M. Ashari dijadwalkan bakal menjalani proses survei standardisasi akreditasi oleh tim surveyor independen pada 2, 5, dan 6 November 2026 mendatang.( Ahmad Joko).
