Harianpemalang.id, Wonosobo – Arus informasi di era digital bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi memudahkan akses pengetahuan, namun di sisi lain membuka celah lebar bagi penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah bangsa. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kritis terhadap setiap konten yang beredar.
“Hentikan rantai kebohongan! Kita wajib menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Jangan biarkan disinformasi merusak sendi-sendi persatuan dan menghambat laju pembangunan daerah,” seru Ahmad Luthfi dengan nada tegas.
Pernyataan penting itu disampaikan Gubernur saat menjadi pembuka Seminar Nasional bertema “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat”. Acara yang berlangsung meriah di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al Quran (Unsiq) Kabupaten Wonosobo pada Sabtu (25/4/2026) tersebut dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai elemen, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas pengemudi ojek online, hingga relawan digital.
Menurut Ahmad Luthfi, hoaks bukan sekadar kesalahan informasi biasa, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perang melawan narasi palsu ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, media massa, komunitas, dan masyarakat umum. “Melawan hoaks itu tidak mudah. Kuncinya ada pada budaya ‘Cek, Re-check, dan Final Check’. Jangan pernah malas memverifikasi kebenaran sebuah berita sebelum menekannya tombol bagikan. Jangan sampai jari kita menjadi alat pemecah belah,” tegasnya mengingatkan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyinggung pentingnya sinergi seluruh pihak dalam membangun daerah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menilai konsep aglomerasi wilayah dapat menjadi strategi ampuh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan.
Tak hanya soal literasi digital, Ahmad Luthfi juga menyoroti urgensi reformasi birokrasi. Ia meminta seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk konsisten menerapkan prinsip good and clean governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih).“Birokrasi hadir untuk melayani, bukan dilayani. ASN dan pejabat publik harus transparan dan akuntabel. Jangan alergi terhadap kritik; justru jadikan kritik sebagai bahan bakar untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkas Ahmad Luthfi menutup sambutannya.
Seminar ini diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat Wonosobo khususnya, dan Jawa Tengah umumnya, untuk lebih cerdas bermedia sosial dan bersama-sama membangun ketahanan informasi demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**( Joko Longkeyang)
