Harianpemalang.id, Pemalang — Jeritan netizen dan warga terkait kondisi infrastruktur di Kabupaten Blora langsung direspons konkret oleh jajaran top birokrasi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa proyek rekonstruksi Jalan Raya Randublatung-Cepu kini resmi masuk dalam meja lelang pengadaan barang dan jasa.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, pada Senin (1/6/2026), mengonfirmasi bahwa dana taktis sebesar Rp5,276 miliar dari APBD 2026 telah diketok untuk memuluskan jalur interkoneksi tersebut.”Rencana awal kami akan menyasar kerusakan parah di area Desa Kediren. Namun, menyusul adanya instruksi langsung dari Pak Gubernur, tim teknis saat ini sedang melakukan hitung ulang agar bentangan jalan yang diperbaiki bisa lebih panjang,” ungkap Henggar di Semarang.
Sinergi APBD dan Suntikan Dana Pusat (IJD)
Pembenahan akses transportasi di Blora sebenarnya telah dicicil sejak tahun lalu. Pada kurun waktu 2025, koridor Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer (meliputi Desa Petak, Dinding, dan Betekan) sudah rampung dikerjakan dengan menelan biaya Rp19,92 miliar.
Mengingat total jalan provinsi di Blora membentang sepanjang 101,5 kilometer, Pemprov Jateng harus memutar otak agar pendanaan tidak seret. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, total kocek APBD provinsi yang digelontorkan untuk Blora sudah menyentuh angka Rp45,86 miliar.
Terobosan Anggaran: Tidak puas hanya mengandalkan kas daerah, Pemprov Jateng juga berupaya menjemput bola ke pusat. Sebanyak tiga jalur strategis di Blora diusulkan masuk ke program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Malahan, untuk tahun 2026 ini, usulan dana segar senilai Rp46,6 miliar sudah disorongkan ke Kementerian PU demi mempercepat penuntasan rute Singget-Doplang-Cepu.
Warning Keras Gubernur: Haram Hukumnya Kerja Asal-Asalan!
Di sisi lain, respons cepat ini tidak lepas dari ketegasan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Ia mengingatkan seluruh dinas teknis dan balai jalan agar tidak bersikap kaku atau menutup mata terhadap keluhan yang sempat viral di lini masa media sosial.”Kita harus melihat masalah sosial ini secara menyeluruh. Turun ke lapangan, bersikap luwes, dan pahami kondisi riil di bawah. Kalau birokrasi kaku, yang jadi korban adalah kepentingan masyarakat luas,” kata Luthfi dengan nada tegas.
Mantan Kapolda Jateng tersebut juga memberikan peringatan keras kepada para kontraktor pemenang lelang nantinya. Ia mengharamkan pengerjaan yang bermutu rendah.”Jangan bekerja asal-asalan, saya tidak mau hanya sekadar tambal sulam yang cepat rusak kembali. Semua harus digarap secara profesional dan terukur. Lokasi yang lubangnya dalam dan rusak berat wajib jadi prioritas utama,” pungkasnya.
Pihak pemprov pun menegaskan bahwa kritik pedas maupun masukan dari warga net merupakan instrumen kendali mutu yang sangat berharga demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jawa Tengah.**( Joko Longkeyang).
