PEMALANG, Harianpemalang.id— Peta politik di Kabupaten Pemalang mendadak bergairah pasca-dinamika hukum yang mendera pucuk pimpinan daerah beberapa waktu lalu. Di tengah teka-teki figur pengganti yang bakal mengisi kursi kekosongan, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Aris Ismail, S.A.P., mendadak santer disebut-sebut publik.
Namun, alih-alih merespons positif pinangan bursa politik tersebut, politisi senior Partai Golkar ini justru mengambil sikap tegas. Ditemui di Pemalang pada Sabtu (8/8/2026), pria yang juga menakhodai MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang ini secara terbuka menyatakan tidak berminat maju sebagai calon Wakil Bupati Pemalang.
Bagaimana sikap lengkap sang legislator menghadapi arus dukungan tersebut di tengah transisi kepemimpinan daerah? Berikut ulasannya.
Menolak Masuk Bursa, Pilih Fokus Kawal Parlemen
Gelombang dukungan yang mengalir deras kepada Aris Ismail bukan tanpa alasan. Pengalaman panjangnya di kursi legislatif serta kiprahnya memimpin organisasi kemasyarakatan membuat namanya dinilai layak dan memiliki kapasitas matang untuk mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes.
Kendati demikian, Aris menanggapinya secara dingin namun tetap santun. Ia menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan masyarakat yang mencatut namanya dalam bursa pencalonan.
”Saya mengapresiasi adanya usulan atau pandangan dari masyarakat maupun berbagai pihak yang menilai saya memiliki kapasitas untuk mengisi posisi Wakil Bupati. Tetapi, secara pribadi saya tidak menginginkan untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Pemalang,” ungkap Aris kepada awak media, Sabtu (8/8/2026).
Bagi Aris, fokus utamanya saat ini adalah menuntaskan masa bakti dan menjalankan amanah rakyat secara maksimal di lembaga legislatif. Ia menilai, menjaga stabilitas kinerja dewan jauh lebih mendesak ketimbang memikirkan perebutan kursi eksekutif.
Menghormati Proses Hukum dan Jaga Kondusivitas Daerah
Dinamika politik di kota pelesir ini sendiri mulai menggelinding deras sejak bursa pemerintahan mengalami perombakan drastis. Seperti diketahui, roda kepemimpinan Pemkab Pemalang tersendat usai Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 28 Juli 2026.
Tak butuh waktu lama bagi pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan komando. Wakil Bupati Pemalang Nurkholes akhirnya resmi ditunjuk dan menerima surat penugasan sebagai Plt Bupati Pemalang pada Jumat, 31 Juli 2026.
Menanggapi situasi transisi tersebut, Aris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berjalan kepada aparat berwenang.
”Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum dan menghormati proses yang ada,” tegasnya.
Terkait mekanisme pengisian jabatan wakil bupati ke depan, Aris menyerahkan sepenuhnya kepada aturan normatif dan mekanisme undang-undang yang berlaku. Ia enggan ambil pusing dan memilih untuk membersihkan namanya dari pusaran bursa pencalonan tersebut.
”Untuk persoalan pengisian Wakil Bupati, tentu ada mekanisme dan aturan yang harus dijalankan. Saya tidak ingin masuk dalam bursa tersebut. Saya tetap fokus menjalankan tugas saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang,” imbuhnya.
Menutup perbincangan, Aris menitipkan pesan penting agar seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang tetap menjaga persatuan dan kondusivitas wilayah. Prioritas utama saat ini, kata dia, adalah memastikan roda pelayanan publik serta kesinambungan pembangunan daerah tidak boleh terhenti oleh hiruk-pikuk politik.
”Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan, pembangunan berlanjut, dan kepentingan masyarakat Pemalang tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.( Ahmad Joko).
