Harianpemalang.id, Pemalang – Di tengah gempuran era digital yang serba instan, Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, M.Pd., M.Si., justru membawa pesan yang mengejutkan namun relevan dalam sebuah forum akademik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Selasa (5/5/2026).
Dalam kunjungannya ke Institut Agama Islam Pemalang (INSIP), politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa media tradisional masih memegang peranan vital sebagai instrumen efektif dalam sosialisasi dan peningkatan kualitas kebijakan daerah. Acara yang bertajuk ,”Peningkatan Kualitas Kebijakan Melalui Media Tradisional”, ini dihadiri oleh ratusan elemen masyarakat, mulai dari jajaran rektorat, dosen, hingga perwakilan organisasi kemahasiswaan lintas spektrum seperti HMI, PMII, KAHMI, dan Pemuda Muhammadiyah. Kehadiran mereka menandakan tingginya antusiasme terhadap isu tata kelola pemerintahan yang merakyat.
Transformasi INSIP Menuju UI-Pemalang
Legislator Harun Abdul Khafizh sebagai narasumber utama membuka paparannya dengan apresiasi tinggi terhadap manajemen INSIP yang tengah bersiap melakukan lompatan besar. Beberapa bulan ke depan, INSIP ini akan bertransformasi statusnya menjadi Universitas Islam Pemalang (UI-Pemalang). “Ini adalah momen bersejarah. Transformasi bukan sekadar ganti nama, tetapi upgrade kapasitas. Saya berharap UI-Pemalang kelak menjadi pusat intelektual yang tidak hanya mencetak lulusan akademis, tetapi juga agen perubahan kebijakan yang peka terhadap akar rumput,” ujar Harun di Aula INSIP.
Menurut Harun, sinergi antara legislatif dan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan produk hukum daerah yang berkualitas.
Media Tradisional: Alat Diplomasi
Kebijakan yang Terlupakan Poin paling menarik dari paparan Harun adalah penekanannya pada pendekatan kultural. “Kita sering lupa bahwa kita memiliki ‘media sosial’ sendiri yang jauh lebih efektif , melalui media tradisional, pesan kebijakan bisa disampaikan dengan bahasa hati, bukan sekadar bahasa aturan. Ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi untuk membangun komunikasi politik yang inklusif,” jelasnya.
Harun menekankan bahwa revitalisasi media tradisional bukan berarti menolak modernitas, melainkan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam struktur kebijakan modern agar lebih mudah diterima masyarakat.
Peta Jalan Ekonomi 2027: Fokus pada Pariwisata Berkelanjutan
Selain isu kebijakan, Harun juga memaparkan visi makro ekonomi Jawa Tengah. Mengacu pada arahan Gubernur Jawa Tengah, provinsi ini ditargetkan memiliki 1.000 desa wisata sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Tahun 2027 diproyeksikan menjadi tahun konsentrasi penuh pada sektor pariwisata pasca-penguatan ketahanan pangan.
Harun menyoroti potensi besar yang dimiliki Pemalang, khususnya kawasa destinasi alam. Ia mendesak para pemuda dan akademisi untuk terlibat aktif dalam branding dan pengelolaan potensi tersebut. “Jika Borobudur adalah ikon makro Jawa Tengah, maka wisata alam di Kabupaten Pemalang harus menjadi ikon mikro yang kuat. Kita butuh pertumbuhan ekonomi baru yang lahir dari pemanfaatan potensi alam secara profesional. Jangan biarkan keindahan alam kita hanya jadi pemandangan, tapi jadikan ia sumber pendapatan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bukti keseriusan Pemprov Jateng dalam mendorong pariwisata, Harun mengingatkan keberhasilan fasilitasi Festival Karimun Jawa Internasional pada tahun 2025 lalu. Event tersebut berhasil menarik perhatian wisatawan mancanegara yang menyebut Karimun Jawa sebagai “natural island terbaik di dunia”. Dengan konektivitas transportasi yang semakin membaik, peluang ekonomi terbuka lebar.
Kolaborasi Lintas Organisasi Kehadiran perwakilan dari berbagai organisasi seperti SEMA & DEMA INSIP, HIMA Prodi, HMI Komisariat Mochtar, KAHMI Pemalang, PD Pemuda Muhammadiyah, dan PMII Komisariat Patih Sampun menunjukkan bahwa isu pembangunan daerah telah menjadi agenda bersama lintas ideologi.
Panggilan Bagi Generasi Muda
Mengakhiri sesi, Harun memberikan tantangan sekaligus motivasi bagi para hadirin. Ia mengajak generasi muda Pemalang untuk tidak menjadi penonton pasif, melainkan aktor utama dalam mewujudkan visi Jawa Tengah khusus nya Kabupaten Pemalang sebagai lumbung pangan dan destinasi wisata kelas dunia. “Kualitas kebijakan ditentukan oleh seberapa baik kita menyampaikannya. Gunakan media tradisional, gunakan kearifan lokal, dan jadilah jembatan antara pemerintah dan rakyat,” pungkas Harun disambut tepuk tangan meriah.
Dengan paparan yang menggabungkan visi strategis, pendekatan kultural, dan data empiris, kunjungan Harun Abdul Khafizh ke INSIP diharapkan dapat memicu gelombang baru kolaborasi antara legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil di Kabupaten Pemalang.
Rektor INSIP, Dr. Hj. Amiroh, dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut menyatakan bahwa undangan kepada Harun Abdul Khafizh merupakan bagian dari komitmen kampus untuk membuka ruang dialog kritis antara akademisi dan pembuat kebijakan. “Kami ingin mahasiswa dan dosen kami tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga memahami dinamika nyata pembuatan kebijakan di tingkat daerah,” kata Dr. Amiroh.( Joko Longkeyang )?
