SURAKARTA, Harianpemalang.id — Ada angin segar dari tanah Jawa Tengah. Angka kemiskinan di provinsi ini terus menyusut secara konsisten, dari 11,8 persen pada 2021 hingga kini berada di angka 9,21 persen per Maret 2026.
Capaian gemilang ini sukses menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. Saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di Graha Wisata Niaga, Surakarta, Jumat (4/9/2026), Muhaimin secara terbuka melayangkan pujian bagi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Di mata Muhaimin, langkah-langkah yang diambil Pemprov Jateng tergolong progresif, agresif, inovatif, dan kreatif.”Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” puji Muhaimin di hadapan para kepala daerah.
Kolaborasi Total: Bukan Sekadar Urus Rumah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, tren penurunan ini setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang berhasil keluar dari garis kemiskinan hanya dalam satu semester terakhir.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, angka tersebut tercipta berkat konsep collaborative government. Pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan merangkul pemerintah pusat, kabupaten/kota, BUMN, dunia usaha, akademisi, hingga aparat dan masyarakat.
Intervensi yang diberikan pun kini jauh lebih holistik. Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)—yang mencapai sekitar 270 ribu unit sepanjang 2025—kini berjalan paralel dengan pemetaan kesehatan, pendidikan, hingga penyerapan tenaga kerja. Hasilnya, investasi Jateng pada 2025 melesat hingga Rp 110 triliun dan menyerap 257 ribu tenaga kerja, mendampingi pertumbuhan ekonomi regional yang menembus 5,80 persen pada semester I 2026.
Ubah Arah: Lepas Ketergantungan Bansos
Ke depan, Luthfi memastikan bahwa strategi penanganan kemiskinan di Jateng akan mengalami pergeseran mendasar. Pola pikir masyarakat perlahan diubah dari yang tadinya bergantung pada bantuan sosial murni, menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang disesuaikan dengan potensi spesifik wilayah—baik itu kawasan pesisir, sentra pertanian, maupun perbukitan.
”Kebijakan kita bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” pungkas Luthfi. ( Ahmad Joko).
