JAKARTA, Harianpemalang id — Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Sukoharjo memicu respons tegas dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum lembaga antirasuah tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya keteladanan seorang pemimpin.
Respons tersebut disampaikan Ahmad Luthfi seusai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026). Di depan media, Luthfi tidak menutupi rasa prihatinnya atas penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.”Tentu kita prihatin. Saya sudah berulang-ulang kali mengingatkan, mewujudkan clean and good government itu harus dimulai dari pimpinannya. Ada istilah, ikan itu busuknya pasti dari kepala. Artinya, seorang pemimpin harus menjadi contoh dan suri teladan di setiap lini kegiatan,” ujar Luthfi dengan lugas.
Tegaskan Semua Sama di Mata Hukum
Gubernur Jawa Tengah ini menggarisbawahi bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Langkah KPK dalam melakukan OTT dipandang sebagai wujud nyata dari keadilan yang tidak memihak pada jabatan tertentu.
Bagi Luthfi, integritas adalah harga mati dalam tata kelola birokrasi. Ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi besar-besaran agar menjauhi segala bentuk penyimpangan jabatan.”Integritas itu kuncinya. Saya sangat prihatin, namun di sisi lain saya mendukung penuh tindakan KPK. Kita harus memegang teguh prinsip equality before the law, di mana semua orang sama di muka hukum,” kata Luthfi menambahkan.
Ia juga menegaskan, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pada regulasi wajib diterapkan oleh setiap pejabat publik. Hal tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari pemanfaatan wewenang hingga laporan pertanggungjawaban anggaran.
Pemprov Jateng Garansi Pelayanan Publik Tetap Jalan
Menyikapi kekosongan kepemimpinan di Sukoharjo, Ahmad Luthfi bergerak cepat. Ia memberikan jaminan bahwa pelayanan administrasi dan hak-hak publik bagi masyarakat Sukoharjo sama sekali tidak akan terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar stabilitas birokrasi di daerah tetap terjaga dengan baik.”Siapa pun pemimpinnya yang sedang tersandung masalah hukum, aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik wajib tetap berjalan. Kami akan melakukan backup penuh untuk jalannya roda pemerintahan di Sukoharjo,” jelas Luthfi.
Terkait kelanjutan kepemimpinan wilayah, Pemprov Jateng sudah menyiapkan langkah taktis sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
”Nanti, jika semua tahapan hukum dari KPK sudah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, kami akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati,” tegasnya.
Duduk Perkara OTT KPK di Sukoharjo
Sebelumnya, tim penindakan KPK melakukan operasi senyap di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam. Operasi mendadak tersebut berhasil mengamankan sejumlah pihak untuk diperiksa secara intensif, termasuk Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Berdasarkan data yang dihimpun, OTT ini diduga kuat berhubungan dengan adanya praktik pemerasan terhadap sejumlah aparatur atau perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Hingga saat ini, pihak KPK masih terus melakukan pendalaman materi serta pemeriksaan komprehensif terhadap pihak-pihak yang terjaring operasi.( Joko Longkeyang).
