SEMARANG, Harianpemalang.id – Beragam persoalan yang belum kunjung selesai sejak masa pemerintahan sebelumnya disampaikan langsung oleh perwakilan elemen masyarakat yang tergabung dalam wadah “Jateng Guyub” kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/7/2026), sebagai bentuk upaya mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.
Rombongan merupakan gabungan warga dari berbagai daerah: Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, hingga perwakilan serikat pekerja. Dalam audiensi tersebut, mereka menyampaikan deretan masalah mulai dari konflik pertambangan, sengketa lahan, nasib petani, hingga pelanggaran hak buruh.
Perwakilan masyarakat dari Rembang, Joko Priyanto, menjelaskan bahwa sebagian besar isu yang dibawa bukanlah masalah baru, melainkan konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan belum mendapatkan penyelesaian tuntas.
“Kini pemerintahan Pak Luthfi mewarisi konflik dari masa lalu. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu segera diselesaikan,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah konflik pertambangan dan keberadaan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng. Warga menilai aktivitas tambang—baik yang berizin maupun yang ilegal—semakin masif dan merusak lingkungan serta sumber mata air warga.
Dari Blora, masyarakat menyoroti berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM). Keadaan ini memaksa petani tebu mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya angkut jauh lebih tinggi, sehingga merugikan pendapatan mereka secara signifikan.
Tak hanya itu, hadir pula keluhan terkait pelanggaran hak pekerja, mulai dari upah yang di bawah ketentuan hingga hambatan pembentukan serikat pekerja, serta kerusakan infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, dan penguatan UMKM.
Menyambut beragam aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa ruang dialog selalu terbuka lebar bagi seluruh rakyat.”Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, kita pelajari, dan pastikan untuk dikerjakan,” tegasnya.
Luthfi menjelaskan seluruh laporan akan dipetakan berdasarkan kewenangan: yang menjadi tugas Pemerintah Provinsi akan segera diproses, sedangkan yang menjadi ranah pemerintah pusat atau kabupaten/kota akan dikoordinasikan secara lintas instansi.
Khusus terkait berhentinya pabrik gula di Blora, Gubernur mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian guna mencari solusi terbaik bagi petani tebu. Untuk masalah jalan rusak, pihaknya memastikan akan segera menyusun prioritas perbaikan sesuai kewenangan provinsi. “Tidak boleh ada satu pun aspirasi yang berhenti hanya menjadi catatan rapat. Semua harus ditindaklanjuti sampai terwujud solusi yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Luthfi.*( Joko Longkeyang).
