PEMALANG, Harianpemalang.id — Riuh rendah suara harapan memenuhi ruang sidang utama Gedung DPRD Kabupaten Pemalang pada Senin (10/8/2026). Sebanyak 3.352 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bersama Aliansi Guru Teknis mendatangi kantor legislatif untuk menyuarakan aspirasi mendesak terkait masa depan status kepegawaian dan kesejahteraan mereka.
Audiensi krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, S.H., M.M. Turut hadir mendampingi jalannya diskusi Wakil Ketua DPRD Pemalang Slamet Ramuji, Wakil Ketua Komisi D, jajaran Anggota Komisi A dan D, serta perwakilan instansi strategis daerah meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikpora).
Suara Hati Para Pengabdi Belasan Tahun
Dalam forum tersebut, perwakilan PPPK Paruh Waktu yang bertindak sebagai juru bicara, Widoto, memaparkan peliknya kondisi ribuan tenaga kerja yang sebagian besar telah mendedikasikan diri selama belasan hingga puluhan tahun. Dua poin tuntutan utama yang disuarakan meliputi desakan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu serta pengembalian posisi guru paruh waktu yang sempat dialihfungsikan secara administratif menjadi tenaga teknis agar kembali sesuai latar belakang profesi pendidik.
”Pengabdian kami sudah sangat lama. Banyak dari rekan-rekan kami yang usianya telah di atas 40 tahun, sehingga sangat sulit bersaing dalam sistem tes yang disamaratakan dengan tenaga baru,” ungkap Widoto di hadapan para pimpinan dewan dengan penuh penekanan.
Widoto juga membeberkan realitas pahit di lapangan, di mana beban kerja harian sering kali jauh melampaui standar jam kerja paruh waktu, namun tidak diimbangi dengan jaminan kesejahteraan yang layak, termasuk absennya jaminan hari tua dan tunjangan memadai. Suasana sidang semakin menyayat hati ketika ia menyinggung nasib miris sejumlah petugas pemadam kebakaran yang sempat menerima Surat Keputusan (SK) paruh waktu di awal tahun, namun mendadak dihentikan sepihak dan diminta mengembalikan gaji kendati telah mengabdi sejak 2006.
Komitmen DPRD Mengawal Regulasi dan Anggaran
Menanggapi gelombang tuntutan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, menyatakan rasa empati mendalam sekaligus menegaskan komitmen lembaganya. Ia menyampaikan bahwa pihak legislatif memahami betul beban moral serta loyalitas yang telah dicurahkan oleh para tenaga pengabdi tersebut bagi kemajuan daerah.
Kendati demikian, Fahmi menggarisbawahi bahwa penyelesaian persoalan ini harus tetap berpijak pada koridor hukum, sinkronisasi regulasi antar kementerian di pusat, serta memperhitungkan kapasitas fiskal daerah yang saat ini masih menghadapi tekanan anggaran.
”Kami di DPRD telah berupaya menjalin komunikasi ke pusat bahkan sebelum audiensi ini digelar. Pendidikan dan pelayanan dasar adalah prioritas utama demi mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemalang. Kami akan terus mengawal aspirasi ini berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN untuk mencari celah optimalisasi anggaran,” tegas Fahmi menutup rapat.*( Joko Longkeyang).
