SEMARANG, Harianpemalang.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk tidak bersikap pasif atau sekadar menunggu bencana datang baru mulai bergerak. Ia memerintahkan kesiapan personel, peralatan, logistik, hingga jalur koordinasi darurat dipastikan sejak dini agar penyelamatan warga tidak terlambat saat banjir, tanah longsor, atau bencana hidrometeorologi lainnya melanda.
Pesan tegas tersebut disampaikan Luthfi saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026–2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (19/11/2026) pagi.
Ia mengingatkan bahwa dalam urusan bencana, kecepatan penanganan awal (quick response) adalah kunci utama untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.“Yang paling penting adalah quick response. Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana,” tegas Luthfi di hadapan ratusan personel gabungan.
Menurut Luthfi, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, sukarelawan, dan masyarakat adalah hal mutlak yang harus diperkuat.
Kolaborasi ini, lanjutnya, harus mencakup seluruh lini penanganan, mulai dari evakuasi warga, mobilisasi personel, penyediaan logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Ia meminta setiap unsur memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar tidak terjadi kebingungan saat situasi darurat terjadi.
Luthfi secara khusus meminta para bupati dan wali kota, terutama di daerah rawan bencana tinggi, untuk segera mengambil langkah taktis tanpa harus menunggu instruksi atau bantuan dari pemerintah provinsi.“Kita tidak ingin ketika terjadi bencana justru tidak siap. Maka seluruh kabupaten/kota harus melaksanakan kesiapsiagaan ini. Jangan sampai kita terdadak sontak, kesusu (terburu-buru). Personel maupun peralatan harus sudah siap,” ujarnya dengan nada persuasif namun penuh penekanan.
Kesiapsiagaan ini dirasa mendesak mengingat Jawa Tengah kini sudah mulai memasuki periode musim hujan. Berdasarkan prakiraan dari BMKG, puncak musim hujan di wilayah Jateng diprediksi akan terjadi pada Februari 2027 mendatang.
Menurut Luthfi, pemerintah daerah tidak boleh kecolongan atau baru sibuk saat puncak musim hujan tiba. Pengecekan personel, peralatan, kesiapan operasional, hingga mekanisme komunikasi harus dilakukan secara intensif mulai dari sekarang.
Selain kesiapan fisik dan logistik, Luthfi juga menyoroti pentingnya sistem peringatan dini (early warning system) dan edukasi kebencanaan yang masif bagi masyarakat. Informasi mengenai potensi bencana harus disebarluaskan secara cepat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, termasuk melalui pemanfaatan media sosial.
Menurutnya, masyarakat harus tahu potensi ancaman di lingkungan mereka dan paham apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri jika situasi memburuk.“Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro (peringatan dini). Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi,” tambahnya.
Apel siaga tersebut diikuti oleh sekitar 250 personel dari berbagai unsur lintas sektor. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah peralatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis penyelamatan, ambulans, perahu evakuasi, pompa air, ekskavator, hingga kendaraan dapur umum dan perlengkapan pendukung lainnya juga turut dipamerkan dan dicek kelayakannya secara langsung.
Dengan kesiapan lintas instansi dan pemerintah daerah yang matang sejak dini, Jateng diharapkan mampu mengubah pola penanganan bencana dari yang semula reaktif menjadi preventif, sehingga risiko korban jiwa dan kerugian material dapat ditekan sekecil mungkin. ( Ahmad Joko).











