Harianpemalang.id, Pemalang – Terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani krisis sampah dari lini terkecil membuahkan apresiasi tinggi di tingkat pusat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi menerima penghargaan atas kesuksesan Program Pengelolaan Sampah dalam ajang bergengsi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Prestasi ini menjadi bukti nyata efektivitas strategi “jemput bola” dalam mengurai masalah lingkungan di wilayah Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan suntikan semangat untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang dimulai dari tingkat akar rumput.”Capaian ini adalah motivasi kami untuk terus memperkuat pengelolaan sampah dari struktur paling bawah. Fokus kita adalah menyelesaikan masalah di tingkat sumber,” ujar Luthfi usai menerima penghargaan di Kantor Kemendes PDT.
Strategi 88 Desa Mandiri Sampah
Hingga saat ini, Pemprov Jateng telah mengoperasikan 88 Desa Mandiri Sampah sebagai percontohan nasional. Program ini mendorong setiap kelurahan atau desa untuk mengolah sampahnya sendiri sehingga tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurut Luthfi, kunci utama keberhasilan ini adalah kesadaran warga dalam memilah sampah sejak dari dapur rumah tangga. “Pendekatan hulu, mulai dari tingkat RT dan RW, adalah solusi paling konkret untuk mengurangi beban volume sampah provinsi,” tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng, timbulan sampah di provinsi ini mencapai 6,3 juta ton per tahun. Dengan pertumbuhan volume sekitar 8 hingga 11 persen tiap tahunnya, inovasi menjadi harga mati.
Inovasi Teknologi RDF dan PSEL
Tak berhenti di level edukasi, Jawa Tengah juga menggeber pemanfaatan teknologi. Sebanyak 18 daerah telah menerapkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF) yang bekerja sama dengan sektor industri. Selain itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) juga tengah dipacu di kawasan aglomerasi Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.”Pemetaan ini adalah bagian dari dukungan kami terhadap kebijakan Presiden menuju zero waste. Saat ini, hampir 30 persen persoalan sampah di Jawa Tengah sudah berhasil tertangani secara sistematis,” papar Luthfi.
Regulasi Ketat hingga Tingkat Desa
Kepala Dinas LHK Jateng, Widi Hartanto, menambahkan bahwa Gubernur telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah agar mempercepat pembentukan regulasi lokal. Dukungan BUMDes dan Satgas Sampah desa menjadi instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan program ini.
Senada dengan itu, Menteri Desa dan PDT, Yandi Susianto, mengapresiasi langkah Jateng yang berhasil menyinergikan dunia usaha melalui program CSR yang berkelanjutan. Ia berharap model ini dicontoh oleh daerah lain agar pembangunan desa tidak sekadar formalitas.
Apresiasi serupa juga datang dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, yang menyoroti keberhasilan Jateng dalam menghapus sistem open dumping di berbagai TPA. Dengan langkah terintegrasi ini, Jawa Tengah kini berada di jalur yang tepat menuju pengelolaan lingkungan yang modern dan berkelanjutan. **( Joko Longkeyang).
