SEMARANGA, Harianpemalang.id— Roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang dipastikan tetap berjalan normal di tengah guncangan hukum yang melanda pucuk pimpinan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung bergerak cepat dengan menunjuk Wakil Bupati Nurkholes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.
Langkah taktis ini diambil menyusul penetapan Bupati definitif Anom Widiyantoro sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa administrasi penunjukan Plt Bupati telah rampung diproses dan ditandatangani sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kebijakan darurat ini diambil guna menghindari adanya kekosongan kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. ”Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan [tersangka] harus tidak boleh ada kekosongan,” ujar Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).
Pastikan Pelayanan Publik Tidak Lumpuh
Di tengah badai OTT yang menjerat bupatinya, Pemprov Jateng memberikan instruksi tegas agar pelayanan dasar kepada masyarakat Pemalang sama sekali tidak terganggu. Sumarno menekankan bahwa dinamika hukum di tingkat eksekutif tidak boleh mengorbankan kepentingan publik. ”Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Jateng segera menjadwalkan pertemuan khusus dengan Plt Bupati Nurkholes. Agenda tersebut difokuskan untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi internal birokrasi sekaligus memastikan seluruh program kerja daerah tetap berjalan efektif tanpa hambatan.
Sentil Soal Integritas dan Pengawasan KPK
Kasus rasuah yang kembali mencoreng marwah kepala daerah ini mendapat sorotan tajam dari Pemprov Jateng. Sumarno mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran keras untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas. “Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi secara konsisten menggandeng KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi di daerah. Pengawasan ketat kini dipusatkan pada sektor-sektor rawan celah kecurangan, terutama pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan. “Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” pungkas Sumarno.*( Joko Longkeyang).
