JAKARTA,Harianpemalang.id – Komitmen memperjuangkan perlindungan pekerja kembali ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier. Dalam audiensi bersama jajaran pengurus Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026), berbagai persoalan yang masih dihadapi pekerja menjadi pembahasan utama.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog. Para pengurus PPMI memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pembentuk kebijakan.
Sedikitnya ada tiga isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Pertama, masih adanya kendala yang dialami sebagian pekerja dalam menjalankan ibadah di lingkungan kerja. Kedua, pentingnya pemenuhan hak-hak normatif pekerja, seperti upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian hukum. Ketiga, perlunya membangun hubungan industrial yang harmonis, adil, dan saling menghormati antara pekerja dengan perusahaan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rizal Bawazier menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat merupakan amanah yang harus diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran yang dimiliki DPR RI.
“Aspirasi pekerja adalah amanah yang harus diperjuangkan,” ujar Rizal.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X ( Batang, Pekalongan, Pemalang) itu menilai perlindungan terhadap pekerja tidak boleh dipandang semata-mata dari sisi ekonomi. Menurutnya, penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja juga menjadi bagian penting dalam menciptakan dunia kerja yang sehat dan berkeadilan.
Ia menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh kesempatan menjalankan ibadah sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengalami perlakuan diskriminatif. Selain itu, pekerja juga berhak memperoleh perlindungan hukum serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi.”Saya menerima seluruh aspirasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sebagai amanah yang harus saya perjuangkan di parlemen. Negara wajib hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya secara adil, termasuk hak menjalankan ibadah dan memperoleh perlindungan di tempat kerja tanpa diskriminasi,” katanya.
Rizal menjelaskan seluruh masukan yang diterima akan dipelajari secara mendalam untuk menjadi bagian dari pembahasan di DPR RI. Menurutnya, komunikasi langsung dengan organisasi pekerja sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menilai hubungan industrial yang sehat tidak dapat dibangun hanya oleh satu pihak. Pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi pekerja harus memiliki komitmen bersama dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
Menurut Rizal, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif, sementara pekerja membutuhkan kepastian hak dan perlindungan. Karena itu, keseimbangan kepentingan kedua belah pihak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.”Pembangunan ekonomi nasional harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Ketika pekerja merasa dihargai, terlindungi, dan diperlakukan secara adil, produktivitas akan meningkat. Pada akhirnya kondisi tersebut juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Audiensi berlangsung interaktif dengan penyampaian berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi pekerja di lapangan. Sejumlah peserta berharap komunikasi seperti ini dapat terus dilakukan agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat.
Diskusi kemudian ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol terjalinnya komunikasi yang baik antara DPR RI dan organisasi pekerja.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UMKM, dan BUMN, Rizal Bawazier menegaskan akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, mendengarkan aspirasi secara langsung merupakan bagian penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.*( Ahmad Joko SSp, ).
