JAKARTA, Harianpemalang.id – Komitmen total dalam mengawal regulasi ekonomi kerakyatan terus ditunjukkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier. Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa dirinya tengah berjuang habis-habisan agar klausul pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi resmi diakomodasi dalam cetak biru regulasi terbaru.
Saat diwawancarai oleh jurnalis harianpemalang.id melalui sambungan WhatsApp pada Jumat (12/06/2026), legislator yang merepresentasikan Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah tersebut menekankan pentingnya payung hukum yang kokoh bagi dunia perkoperasian nasional.
Ia menyebut, keberadaan badan penjamin tersebut wajib masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang kini tengah digodok dan ditargetkan rampung pada tahun 2026.”Amanat perlindungan nasabah ini tidak bisa ditawar lagi, sudah harga mati. Anggota dan nasabah koperasi unit simpan pinjam berhak mendapatkan kepastian serta jaminan keamanan yang setara dengan nasabah perbankan,” tutur Rizal Bawazier.
Pria yang akrab disapa RB ini menambahkan, Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor Perdagangan, Koperasi, UKM, Investasi, hingga BUMN, menangkap adanya urgensi tinggi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap ekosistem koperasi. Menurutnya, ketiadaan lembaga penjamin independen selama ini kerap membuat masyarakat kecil berada di posisi rentan ketika sebuah koperasi simpan pinjam mengalami kendala likuiditas.
Melalui momentum revisi undang-undang perkoperasian tahun ini, Rizal berharap sistem pengawasan dan proteksi dana masyarakat dapat dirombak secara total. Langkah strategis ini dinilai menjadi kunci utama untuk melahirkan koperasi yang sehat, akuntabel, sekaligus mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang mandiri dan tepercaya di masa depan.*( Joko Longkeyang).
