JAKARTA, harianpemalang.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, kembali menunjukkan komitmennya sebagai penyambung lidah rakyat dengan menerima langsung dokumen aspirasi publik berskala besar terkait isu kesejahteraan satwa. Langkah nyata ini menjadi bukti konsistensi legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah dalam membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya bagi suara masyarakat sipil.”Kami menyambut baik sekaligus secara resmi menerima penyerahan 700 ribu petisi dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI). Ratusan ribu tanda tangan ini mencerminkan tingginya ekspektasi dan murninya aspirasi publik yang menuntut adanya langkah konkret dalam penghentian perdagangan daging anjing dan kucing untuk tujuan konsumsi,” ungkap Rizal Bawazier saat dihubungi melalui wawancara berbasis aplikasi WhatsApp, Kamis (11/6/2026).
Rizal menggarisbawahi bahwa gelombang dukungan masyarakat yang begitu masif dari berbagai elemen publik tidak boleh diabaikan. Bagi legislator yang juga mengakar di wilayah Pemalang, Pekalongan, dan Batang ini, derasnya tuntutan tersebut menjadi modal politik yang kuat untuk mendesak percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan di tingkat legislatif.
Meski ruang lingkup tugasnya di Komisi VI DPR RI berfokus pada ranah ekonomi—termasuk Perdagangan, Kawasan Industri, Investasi, Koperasi, UMKM, dan BUMN—Rizal memandang pengawasan tata niaga komoditas nonpangan sangat penting guna memutus rantai transaksi ilegal. Penataan ini juga dinilai krusial untuk mencegah ancaman kesehatan masyarakat, seperti penularan penyakit zoonosis berbahaya jenis rabies.
”Sebagai representasi rakyat, setiap aspirasi dan tuntutan publik yang masuk ke meja kerja kami akan diperjuangkan secara maksimal. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, Fraksi PKS berkomitmen mengawal suara masyarakat ini agar diteruskan ke alat kelengkapan dewan yang membidanginya, demi lahirnya regulasi perlindungan satwa yang komprehensif dan berkepastian hukum,” tegas legislator senior PKS tersebut. ( joko Longkeyang).
